Makin Banyak Negara Ikut Aturan RI, Satu Dunia Tolak Digantikan Total

Global Meluncurkan Regulasi AI

Dunia semakin bergerak cepat dalam mengatur penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI). Banyak negara, termasuk Afrika Selatan, telah mengumumkan draf kebijakan terkait penerapan AI. Langkah ini diharapkan mempercepat adopsi teknologi inovatif sambil mengurangi risiko yang mungkin timbul. Afrika Selatan menjadi negara terbaru yang menyajikan proposal yang menyeluruh untuk mengatur dan mempercepat penerapan teknologi AI, dengan meminta masukan dari masyarakat hingga 10 Juni 2026, seperti dilaporkan Reuters.

Regulasi AI juga menjadi tren internasional. Uni Eropa (UE) sudah merilis ‘EU AI Act’ yang akan berlaku penuh akhir tahun 2026. Kebijakan ini dianggap sebagai regulasi pertama di dunia yang menyeluruh, mampu mengidentifikasi risiko AI, menagih tanggung jawab penyedia teknologi, serta menetapkan batasan etis. Negara lain seperti Inggris, Korea Selatan, dan China juga aktif mengembangkan peraturan serupa untuk melindungi masyarakat.

Langkah Strategis Afrika Selatan

Kebijakan AI yang diterbitkan oleh Departemen Komunikasi dan Teknologi Digital Afrika Selatan bertujuan memposisikan negara tersebut sebagai pemimpin di Afrika dalam inovasi teknologi. Regulasi ini tidak hanya mendukung transformasi digital, tetapi juga mengatasi tantangan etika, sosial, dan ekonomi yang muncul. Pemerintah berencana membentuk tiga lembaga baru: Komisi AI Nasional, Dewan Etika AI, dan Otoritas Regulasi AI.

Lembaga-lembaga ini akan bertugas mengkoordinasikan kebijakan, menegakkan standar etika, memantau kepatuhan, serta menyediakan mekanisme kompensasi dalam kasus kerugian akibat penggunaan AI. Selain itu, ada rencana insentif seperti pengurangan pajak, hibah, dan subsidi untuk mendorong kolaborasi sektor swasta, khususnya perusahaan rintisan lokal dan usaha kecil.

Draf tersebut juga menekankan investasi dalam infrastruktur superkomputer yang efisien dan terjangkau untuk mendukung penelitian AI. Namun, ada kekhawatiran tentang ketergantungan pada infrastruktur asing, terutama dari AS dan Tiongkok, yang bisa membahayakan keamanan data sensitif. Untuk mengatasinya, negara ini berupaya mengurangi ketergantungan tersebut.

Peta Jalan AI di Indonesia

Indonesia sejak lama menyusun Peta Jalan AI dan etika AI. Kebijakan ini akan ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 2026. “Kami mungkin sampaikan di sini karena ini yang ditunggu-tunggu juga oleh para pelaku industri bahwa pemerintah sudah selesai, sudah 90% selesai untuk peta jalan AI dan juga AI ethics,” jelas Menteri Komunikasi.

Regulasi di Indonesia bertujuan mengatur produk dan layanan AI yang berbasis kepribadian manusia, seperti interaksi emosional melalui teks, gambar, audio, atau video. Penyedia layanan wajib menyediakan peringatan penggunaan berlebihan, membangun sistem tinjauan algoritma, keamanan data, dan perlindungan informasi pribadi. Kecanduan terhadap layanan AI menjadi prioritas, dengan langkah intervensi yang ditetapkan untuk mengatasi masalah tersebut.