BPS Ungkap 11.014 KPM Tidak Layak Lagi Terima Bansos

Jakarta – Dalam pemutakhiran data terbaru, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap adanya 11.014 keluarga penerima manfaat (KPM) yang dianggap tidak memenuhi kriteria untuk terima bantuan sosial (bansos). Temuan ini dilaporkan oleh Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, setelah pertemuan dengan Kementerian Sosial di Jakarta, Senin lalu.

Analisis Data DTSEN 2026

Amalia menjelaskan bahwa jumlah KPM yang tidak layak tersebut berasal dari hasil pembaruan data dalam volume kedua Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahun 2026. “Ada 11.014 KPM yang termasuk dalam inclusion error, yakni keluarga yang berada di desil 5 atau lebih tinggi, sehingga keluar dari kelompok sasaran utama,” tegasnya dalam sebuah pernyataan.

“Sebanyak 11.014 KPM tergolong sebagai inclusion error, yakni penerima bantuan sosial yang berada pada desil 5 ke atas atau di luar kelompok sasaran utama,” kata Amalia Adininggar Widyasanti.

Menurut Amalia, angka ini mencakup sekitar 0,06 persen dari total KPM bansos di triwulan pertama, yang mencapai 18,15 juta keluarga. Pemutakhiran data juga menunjukkan perubahan jumlah pada tingkat keluarga maupun individu.

Dalam data keluarga, jumlahnya meningkat dari 95,0 juta menjadi 95,3 juta setelah proses pembaruan. Sementara itu, data individu naik dari 289,0 juta menjadi 289,3 juta. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai dinamika demografi, termasuk kematian yang tercatat dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan penemuan lapangan sekitar 356 ribu kasus kematian.

Tak hanya kematian, pembaruan data juga mencakup kelahiran baru serta reaktivasi nomor induk kependudukan dan kartu keluarga. BPS menyebutkan temuan hasil pemutakhiran ini akan menjadi dasar untuk penyaluran bansos tahap berikutnya tahun ini.