Habiburokhman puji transparansi Polri dalam penindakan oknum personel

Di Jakarta, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyoroti kejelasan Polri dalam memproses personel kepolisian yang melakukan pelanggaran. Ia menyatakan bahwa institusi tersebut memberikan respons yang optimal terhadap tindakan oknum, sebagaimana diungkapkan selama seminar Sekolah Mahasiswa S1 STIK Angkatan 83 di Gedung Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Senin.

“Menurutnya, Polri menunjukkan respons terbaik dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya,” ujarnya.

Dalam pembicaraan tersebut, Habiburokhman mengatakan bahwa di institusi lain, masyarakat kesulitan melacak proses penindakan oknum personel. “Kita enggak bisa lacak apa sanksinya, apakah hanya ditahan atau diproses hukum,” tambahnya.

Akan tetapi, Polri memastikan semua tahap penindakan dilakukan secara terbuka, termasuk penjatuhan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). “Jadi, saya melihat institusi Polri di bawah Pak Sigit (Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo) tidak alergi dengan keterbukaan,” lanjutnya.

“Keterbukaan itu menjadi penegasan bahwa pelanggaran dilakukan oleh oknum, bukan secara institusi keseluruhan,” ucapnya. “Rakyat akhirnya bisa melihat bagaimana tegasnya Polri menyikapi anggota yang melakukan kesalahan. Itu yang kami lakukan dengan menggelar banyak rapat dengar pendapat umum terkait dugaan pelanggaran aparat penegak hukum,” tambahnya.

Habiburokhman menekankan bahwa transparansi ini memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri, sekaligus menunjukkan komitmen institusi dalam menjaga integritas dan keadilan.