Teori Pengendalian Premanisme: Tindakan Kolaborasi yang Diperlukan

Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menekankan pentingnya peningkatan pengawasan di daerah-daerah rentan, terutama di kawasan Tanah Abang, untuk mengurangi kejadian premanisme. “Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta aparat kepolisian harus aktif melakukan patroli dan menindak pelaku pungutan liar agar ada efek jera,” jelas Kenneth pada Senin, menjawab fenomena pemalakan yang kembali marak di ibukota. Ia menyampaikan kekecewaan dan kecaman terhadap aksi pemungutan di luar sistem yang dialami sopir bajaj di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“Ini jelas merugikan rakyat kecil dan tidak boleh dibiarkan. Tanah Abang sebagai kawasan strategis harus bebas dari praktik tidak terpuji seperti ini,” tegas Kenneth.

Kenneth menyoroti bahwa kejadian tersebut mengganggu upaya pemerintah dalam menata ruang kota. “Pungutan liar merugikan para pengemudi kecil yang bergantung pada penghasilan harian, dan mencoreng kinerja penataan kawasan,” tambahnya. Ia menginginkan pemerintah menjalin kerja sama lebih erat dengan polisi untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku pemalakan, karena tindakan itu sudah dianggap sebagai tindak pidana.

Kenneth juga meminta Satpol PP meningkatkan pengawasan terhadap titik parkir liar, khususnya di Tanah Abang. Menurutnya, lembaga itu memiliki peran sentral dalam menjaga kebersihan dan keteraturan daerah. “Satpol PP harus lebih aktif dalam menertibkan parkir liar dan memastikan hanya unit resmi yang beroperasi. Jika ada yang memungut di luar aturan, tindakan langsung perlu dilakukan,” ujarnya.

Dalam upaya mengatasi pungutan liar, Kenneth mendorong penerapan sistem parkir resmi berbasis digital di kawasan strategis DKI Jakarta, termasuk Tanah Abang. Ia yakin sistem non-tunai akan memudahkan pelacakan transaksi, sehingga mengurangi ruang bagi pelaku kejahatan. “Dengan sistem cashless, semua aktivitas bisa tercatat dan dikelola secara efektif. Terlepas dari itu, masyarakat akan merasa lebih aman dan adil,” pungkasnya.