Mendagri nilai banyak kepala daerah kena OTT karena masalah rekrutmen

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa kebanyakan kepala daerah yang terlibat dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) berkaitan dengan tindak pidana korupsi bisa disebabkan oleh proses rekrutmen yang masih memiliki kelemahan. Ia menjelaskan bahwa sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung oleh rakyat telah menjadi cara utama dalam menentukan pemimpin daerah. Namun, menurutnya, hal ini mungkin menciptakan masalah struktural dalam pemilu langsung.

“Mungkin ada keterkaitan dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung yang tidak selalu memastikan terpilihnya pemimpin berkualitas. Ada pemimpin yang baik, ada juga yang masuk ke dalam OTT,” ujarnya setelah menghadiri rapat bersama DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Tito mengakui bahwa pilkada langsung memberikan dampak positif, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif. Ia menyoroti bahwa biaya politik yang tinggi dalam sistem ini tidak menjamin bahwa kepala daerah yang terpilih memiliki integritas dan moral yang baik. Menurutnya, fenomena korupsi di kalangan pemimpin daerah terjadi secara berkala dan menunjukkan adanya masalah mendasar.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung kasus terbaru yang melibatkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Kepala daerah tersebut terkena OTT karena terlibat dalam kasus korupsi pemerasan terhadap pejabat. Meski kasus ini bersifat spesifik, Tito menekankan bahwa permasalahan tidak hanya terbatas pada kejadian tunggal, melainkan mencerminkan pola yang berulang dalam waktu singkat.