Pemprov DKI Jakarta Gandeng Pariaman dalam Kerja Sama Pengadaan Beras

Kota Pariaman menjadi salah satu mitra yang terlibat dalam upaya pengadaan beras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Food Station Tjipinang Jaya. Kerja sama ini diumumkan saat Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menghadiri penandatanganan di lokasi tersebut, Senin. Menurutnya, DKI Jakarta tidak memiliki lahan sendiri, sehingga ketergantungan pada anggaran fiskal menjadi faktor utama dalam menjamin pasokan pangan.

Langkah Strategis untuk Pasokan Pangan

Untuk memenuhi kebutuhan beras warga ibu kota, Rano Karno menjelaskan bahwa pihaknya harus berkoordinasi dengan daerah lain di Indonesia. Ia menyebutkan, konsumsi beras DKI setiap bulan mencapai 80 ribu ton. Selain itu, kebutuhan akan ikan dan berbagai komoditas pangan lainnya juga tinggi, sehingga kolaborasi dengan Sumatera Barat menjadi langkah penting.

“Untuk hari ini (kerja sama dengan Pariaman) masih beras, namun jika ada cabai atau komoditas lainnya kami terima. Jakarta memerlukan dukungan dari pemerintah daerah mana pun yang bisa dijalin kerja sama,” ujarnya.

Dalam rangka mengatasi keterbatasan lahan pertanian, DKI Jakarta mengimpor berbagai jenis produk pangan, termasuk garam dan sapi. Rano Karno menyebutkan, setiap periode daerah tersebut harus mendatangkan hampir 15 ribu ekor sapi. “Kalau di sini bisa budidaya sapi, mengapa tidak kita bisa melakukan kerja sama,” tambahnya.

Dukungan untuk Pertanian dan Ekonomi Daerah

Kerja sama ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketersediaan pangan di Jakarta, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani Pariaman. Wali Kota Pariaman Yota Balad menyampaikan, kolaborasi tersebut akan memberikan dampak signifikan pada sektor pertanian. “Segala bentuk produk pertanian akan kami kirim ke Jakarta,” katanya.

“Kami juga akan menjajaki kerja sama lainnya, seperti dari sektor pariwisata,” tambah Yota Balad.

Menurut pihaknya, kerja sama dengan DKI Jakarta menjadi strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan komitmen antar daerah dalam membangun ekosistem pasokan pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan.