Pemerintah Mitigasi Dampak Dinamika Geopolitik Global pada Pariwisata

Dalam upaya mengatasi tekanan dari perubahan kondisi geopolitik internasional, pemerintah terus mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas kinerja sektor pariwisata nasional. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menjelaskan bahwa tantangan yang muncul dari dinamika politik global tidak membuat pihaknya mundur, tetapi justru mendorong adaptasi strategis guna mencapai target yang ditetapkan.

Kondisi Global dan Tantangan di Sektor Pariwisata

Kementerian Pariwisata menetapkan target kunjungan 16 juta hingga 17,6 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2026. Namun, situasi geopolitik yang tidak menentu memberikan hambatan terhadap pencapaian target ini. Penutupan rute penerbangan dari Iran selama periode 28 Februari hingga 28 Maret 2026 berdampak pada jadwal penerbangan dari enam bandara utama, seperti Abu Dhabi, Doha, Dubai, Jeddah, Madinah, dan Muscat.

Gerakan tersebut menyebabkan pembatalan sekitar 770 penerbangan ke Jakarta, Bali, dan Medan. Diperkirakan, kehilangan peluang kunjungan mencapai sekitar 60 ribu wisatawan. Selain itu, kenaikan harga energi global akibat konflik juga meningkatkan biaya transportasi lintas negara, memengaruhi daya beli wisatawan.

Strategi Mitigasi dan Program Prioritas

“Di tengah tekanan global, kita perlu bergerak lebih adaptif. Diversifikasi pasar, penguatan promosi, dan optimalisasi wisata nusantara menjadi kunci agar sektor pariwisata tetap menjadi penggerak ekonomi nasional,” kata Menteri Pariwisata.

Untuk menjaga momentum sektor pariwisata, pemerintah mengalihkan fokus ke kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Dukungan dari promosi internasional serta peningkatan kerja sama dengan maskapai yang melayani rute langsung ke Eropa dan Amerika menjadi bagian dari upaya ini. Pemerintah juga mendorong pengembangan acara kultural di wilayah perbatasan sebagai strategi memperkuat daya tarik destinasi.

Selain itu, Kementerian Pariwisata menekankan penguatan pariwisata berkualitas, aman, dan berkelanjutan. Langkah-langkah seperti pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi pemandu wisata, serta pemetaan risiko bencana di destinasi menjadi bagian dari program prioritas 2026. Adapun desa wisata, pemerintah berkomitmen mengembangkan lebih dari 6.200 lokasi melalui pendampingan masyarakat dan peningkatan ekonomi lokal.

Kemitraan dan Dukungan Politik

Pencapaian target kinerja pariwisata membutuhkan sinergi antarlembaga. Menteri Pariwisata menyatakan yakin bahwa kolaborasi dari seluruh kementerian serta dukungan DPR RI akan memastikan sektor pariwisata tetap tangguh. Komisi VII DPR RI mengapresiasi strategi mitigasi yang telah disusun, sekaligus menekankan pentingnya meningkatkan konektivitas dan mobilitas wisatawan nusantara.

Sementara itu, anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP, Putra Nababan, menyarankan pemerintah memperhatikan pergeseran pola wisata. Ia menekankan perlunya kebijakan bebas visa, khususnya bagi wisatawan dari Tiongkok dan Australia, untuk meningkatkan akses ke Indonesia.