Menteri PKP: Rencana bangun 300 rusun untuk warga bantaran rel Senen

Di Jakarta, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan program pembangunan rumah susun (rusun) sebanyak 300 unit yang akan dijalankan di lahan milik PT Angkasa Pura, berlokasi di Jalan Kramat Raya. Proyek ini ditujukan bagi penduduk kawasan bantaran rel kereta api (KA) Senen. “Kami tidak fokus pada waktu mulainya, melainkan pada penyelesaian akhir. Penyelesaian diperkirakan pada 15 Juni 2026,” ujarnya di Jakarta, Rabu.

Proyek tambahan untuk 500 unit

Dalam kesempatan yang sama, ia menyebutkan bahwa ada rencana tambahan untuk membangun 500 unit hunian di lahan Tanah Abang yang dimiliki PT Kereta Api Indonesia (Persero). Proyek tersebut juga diharapkan selesai pada 15 Juni 2026. “Ini adalah model baru pekerjaan yang diinisiasi oleh Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Bapak Dony Oskaria. Fokusnya pada penyelesaian, bukan waktu awal,” katanya.

“Pembangunan rusun ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, serta pihak swasta. Kami akan memutuskan skema pembangunan dalam rapat koordinasi lintas kementerian yang dijadwalkan Rabu mendatang,” terang Maruarar.

Dony Oskaria: BUMN harus memberdayakan masyarakat

Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada BUMN untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat. “Aset-aset yang sebelumnya tidak termanfaatkan secara optimal kini akan dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Ini sejalan dengan arahan Presiden RI dan Menteri PKP serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya,” ujarnya.

“Kita sedang memetakan seluruh aset BUMN, terutama di kota-kota yang membutuhkan peningkatan perumahan. Proyek ini menjadi bagian dari upaya mendorong program pemerintah,” tambah Dony.

Peninjauan langsung lokasi dan dukungan pemerintah

Menteri PKP juga menyatakan bahwa lahan seluas 1,61 hektare di Senen, Jakarta Pusat, disiapkan sebagai tindak lanjut instruksi Prabowo Subianto. Ia menekankan pentingnya percepatan proses perizinan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Pusat agar proyek segera terealisasi. “Wajib bagi pemerintah daerah untuk mendukung secara penuh, terutama dalam mempercepat proses,” imbuhnya.