ESDM: Konflik di Timur Tengah jadi momentum RI percepat transisi energi

Jakarta – Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) menyatakan bahwa gangguan pasokan minyak akibat konflik di Timur Tengah menjadi kesempatan untuk mempercepat transisi energi Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE). Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Dirjen EBTK) Haris, masa ini tepat untuk mengembangkan alternatif energi yang lebih ramah lingkungan, dengan potensi besar di dalam negeri. “Kita sedang bergerak untuk mendorong percepatan energi terbarukan yang jumlahnya melebihi 3.000 Gigawatt (GW),” tutur Haris dalam Forum Diskusi Denpasar yang diadakan secara virtual, Rabu.

Konflik Timur Tengah antara AS-Zionis Israel dan Iran memicu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di 85 negara. Hal ini memengaruhi distribusi minyak global, mengingat 20% pasokan dunia melalui Selat Hormuz yang kini dibatasi aksesnya. Dalam upaya mengantisipasi fluktuasi harga, pemerintah menjamin stok BBM tetap aman berkat arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Masyarakat diminta tenang karena stabilitas anggaran terjaga.

“Kita sedang berproses untuk mendorong percepatan energi terbarukan yang jumlahnya melebihi 3.000 Gigawatt (GW),” ujar Haris.

Langkah konservasi energi dilakukan secara menyeluruh, termasuk kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berlaku mulai Jumat (10/4). Pola ini diestimasi menghemat kompensasi BBM sebesar Rp6,2 triliun serta mengurangi belanja masyarakat hingga Rp59 triliun. Di tingkat internal pemerintahan, anggaran perjalanan dinas dikurangi 50% untuk dalam negeri dan 70% untuk luar negeri. Sektor swasta juga diberi dorongan untuk menerapkan sistem kerja fleksibel dan efisiensi energi.

Dalam sektor transportasi, pemerintah memperluas Car Free Day (CFD) secara wilayah dan durasi. Sistem distribusi BBM juga diperketat melalui barcode MyPertamina, dengan batas 50 liter per kendaraan per hari. Strategi jangka menengah fokus pada implementasi B50, yang diharapkan berlaku 1 Juli 2026. Kebijakan ini direncanakan mengurangi penggunaan solar sebanyak 4 juta kiloliter atau setara Rp48 triliun.

Dibawah arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) mencapai 100% dalam 10 tahun. “Nuklir bukan hanya untuk senjata, tetapi juga untuk kesehatan, pendidikan, dan energi bersih,” tambah Haris. Untuk menjalankan visi tersebut, dibentuk taskforce khusus yang dipimpin Menteri ESDM. Tiga prioritas utama taskforce: percepatan PLTS 100 GW dalam tiga tahun, konversi 140 juta kendaraan bensin ke listrik, serta pengembangan biofuel secara masif.

Hingga 2025, bauran energi terbarukan nasional mencapai 15,75%. Pemerintah optimis menembus target 17-21% pada tahun ini melalui regulasi yang lebih kuat dan percepatan lelang panas bumi. Langkah-langkah ini diharapkan menjadi fondasi transisi energi yang berkelanjutan.