BKKBN: MBG-Kopdes pacu pemerataan ekonomi cegah luapan urbanisasi

Program untuk meningkatkan kesejahteraan daerah

Jakarta – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN mengungkapkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa menjadi penggerak perekonomian daerah. Langkah ini bertujuan mencegah meningkatnya jumlah penduduk yang berpindah ke kota untuk mencari penghidupan.

“Beberapa program yang diinisiasi Presiden, seperti MBG dan Kopdes Merah Putih, berpotensi menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu meninggalkan daerah asalnya hanya karena mencari pekerjaan,” ujar Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto di Jakarta, Rabu.

Bonivasius menjelaskan bahwa saat ini tingkat pengangguran terbuka di kota lebih tinggi dibandingkan di desa. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan lapangan kerja dan kemampuan tenaga kerja. “Penduduk di daerah masih ada kekurangan kesempatan kerja, sehingga perlu adanya inisiatif untuk menciptakan ekonomi lokal,” katanya.

Perencanaan kependudukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

Menyikapi tantangan tersebut, BKKBN tengah merancang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK). Tujuan dari rencana ini adalah menyediakan sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan cara ini, masyarakat akan lebih siap menghadapi tawaran pekerjaan yang tersedia di sekitarnya.

“Kementerian kami melalui PJPK sedang menyiapkan mekanisme agar sertifikasi bisa sejalan dengan kebutuhan lapangan kerja. Ini akan menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih efektif,” ucap Bonivasius.

Sementara itu, Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono menambahkan bahwa peningkatan ekonomi di daerah dapat mengurangi aliran penduduk ke kota. “Kami mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan pusat-pusat ekonomi, sehingga masyarakat bisa tetap bekerja di tempat tinggalnya,” katanya.

Budi juga menekankan pentingnya penghitungan pertumbuhan penduduk secara menyeluruh, termasuk mengakomodasi migrasi masuk dan keluar. “Kini, kita sedang membangun sistem dashboard kependudukan agar daerah bisa memantau dinamika penduduk dan mengambil langkah strategis,” ujar Budi.