BKKBN: Perlu Penataan Kota Lebih Inklusif untuk Menangani Lonjakan Urbanisasi

Jakarta – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengingatkan pentingnya perencanaan kota yang lebih inklusif. Langkah ini bertujuan mengatasi dampak dari meningkatnya jumlah penduduk yang pindah dari daerah pedesaan ke kota, terutama setelah masa arus mudik. Sekretaris Utama BKKBN, Budi Setiyono, menyampaikan hal ini dalam rangkaian kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke bantaran rel kereta kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (26/3).

Presiden melakukan inspeksi langsung ke wilayah tersebut sebagai upaya menghadapi masalah sosial secara langsung dari lapangan. “Kehadiran Presiden bukan hanya simbol perhatian pemerintah terhadap kondisi sosial ini, tetapi juga menegaskan pentingnya menangani urbanisasi dengan strategi yang lebih terpadu,” jelas Budi dalam wawancara di Jakarta, Rabu.

Dalam konteks ini, kehadiran Presiden tidak hanya menjadi simbol perhatian pemerintah terhadap kondisi sosial tersebut, tetapi juga menegaskan urgensi penataan kota yang lebih inklusif, penyediaan perumahan terjangkau, serta pemerataan pembangunan agar tekanan urbanisasi tidak terus melahirkan kawasan kumuh di ruang-ruang yang tidak semestinya dihuni,”

Budi menyoroti masalah pemukiman padat di kawasan bantaran rel kereta sebagai contoh nyata dari dampak arus urbanisasi yang terus meningkat. Ia menjelaskan bahwa perpindahan penduduk dari desa ke kota seringkali tidak disertai dengan akses ke hunian layak, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah terpaksa membangun tempat tinggal di area marginal. Hal ini dilakukan demi mendekati pusat ekonomi dan peluang kerja.

Setiap tahun, Jakarta mengalami peningkatan sekitar 16 ribu penduduk akibat urbanisasi dari desa. Budi menekankan perlunya antisipasi yang matang di berbagai aspek, seperti pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, dan infrastruktur publik. “Jika tidak dihitung secara presisi, risiko kepadatan, kemacetan, serta penurunan kualitas kehidupan masyarakat bisa muncul, bahkan potensi peningkatan kriminalitas,” ujarnya.

Menurut Budi, perencanaan urbanisasi yang terpadu dapat mendorong kebijakan integratif, khususnya dalam kerangka Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang sedang disusun. Untuk itu, Kemendukbangga/BKKBN telah mengadakan rapat koordinasi bersama 15 kementerian/lembaga guna menangani arus penduduk yang terus meningkat setiap tahun, terutama pasca-libur Lebaran. “Rapat ini penting karena masalah urbanisasi tidak hanya terjadi saat Lebaran, tetapi juga memengaruhi tata wilayah jika tidak diantisipasi secara baik,” tegas Budi.