Hadiri Musrenbang NTB, Mendes Luruskan Isu Pemotongan Dana Desa

Di Mataram, Kamis, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto memberikan penjelasan mengenai isu pemotongan Dana Desa oleh pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa dana tersebut tidak dikurangi, tetapi penyesuaian terjadi pada cara pengelolaannya. “Dana Desa tidak dipotong atau diambil oleh pusat, tapi yang diubah adalah tata kelolanya,” jelas Mendes PDT Yandri Susanto.

Perubahan manajemen Dana Desa bertujuan memperkuat perekonomian desa melalui Program Koperasi Desa Merah Putih. Menurut Mendes, kehadiran program ini membawa dampak positif dengan menyediakan layanan ekonomi yang lebih terorganisir bagi masyarakat. “Manfaat Dana Desa tetap kembali kepada warga, hanya bentuknya diatur ulang agar lebih efektif,” ucapnya.

“Mohon diluruskan kalau ada yang membangun narasi seolah-olah Dana Desa itu diambil oleh pusat,” tegas Mendes PDT Yandri Susanto.

Menurutnya, kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026, yang ditandatangani Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 12 Februari 2026. Alokasi dana desa secara keseluruhan mencapai Rp60,57 triliun, di mana sebagian dana dialokasikan untuk pendanaan Kopdes Merah Putih.

Selain itu, Mendes menyoroti bahwa hampir 34.000 koperasi desa Merah Putih telah dibangun, dengan 5.500 unit selesai sepenuhnya. Ia juga menyampaikan bahwa aset koperasi, seperti gedung, gudang, dan kendaraan operasional, kini menjadi milik desa sendiri, bukan pemerintah pusat. “Program ini bertujuan mengurangi ketergantungan warga terhadap rentenir, tengkulak, atau pinjaman online bunga tinggi,” tambahnya.

Mendes mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan diambil dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. “Perubahan tata kelola ini bukan untuk mengurangi dana, tetapi mengoptimalkan penggunaannya,” tutur Mendes PDT Yandri Susanto.