Kemenkeu: Pemerintah Berhasil Mengendalikan Inflasi Saat Lebaran

Dari Jakarta – Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah berperan dalam mengendalikan inflasi selama Ramadan dan Idul Fitri 2026. Angka inflasi yang tercatat mencapai 3,48 persen secara tahunan (yoy) di bulan Maret 2026, lebih rendah dibandingkan 4,8 persen (yoy) pada Februari.

Mengendalikan inflasi selama masa Ramadan dan Idul Fitri 2026 juga didukung upaya Pemerintah yang menargetkan peningkatan daya beli masyarakat melalui kebijakan-kebijakan tertentu,” demikian Febrio Kacaribu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup insentif tarif transportasi, bantuan pangan, serta upaya pengendalian inflasi melalui operasi pasar, penyesuaian harga, dan pengawasan distribusi.

BPS melaporkan bahwa insentif tarif transportasi berdampak pada deflasi sejumlah komoditas. Contohnya, tarif penerbangan mengalami penurunan 4,01% (mtm), memberikan kontribusi 0,03% terhadap inflasi umum dan 0,24% pada sektor transportasi.

Komoditas transportasi lainnya yang mengalami deflasi meliputi tarif jalan tol (0,87%), angkutan laut (7,45%), ASDP (3,17%), serta kereta api (3,18%).

Sementara sektor transportasi secara keseluruhan mencatat inflasi 0,41% (mtm), kembali ke tren inflasi setelah mencatat deflasi 0,11% (mtm) di bulan Februari 2026.

Kebijakan pengendalian harga pangan memastikan inflasi makanan volatil tetap terkendali, meski mengalami penurunan sedikit menjadi 4,2% (yoy) di tengah tantangan cuaca ekstrem.

Permintaan terhadap telur, daging ayam, ikan segar, serta daging sapi naik selama Ramadan dan Idul Fitri, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Penurunan harga emas turut mendorong inflasi inti turun dari 2,6% (yoy) menjadi 2,5% (yoy). Pemerintah juga memantau dinamika geopolitik global serta memperkuat langkah mitigasi bersama K/L terkait untuk memastikan stabilitas ekonomi nasional.

Kinerja sektor eksternal dan pengelolaan fiskal yang bijak menjadi fondasi utama dalam menjaga fundamental ekonomi Indonesia.