Mendikti Terima 5 Laporan Dugaan Pelecehan Seksual, Libatkan Pimpinan Perguruan Tinggi
Main Agenda – Jakarta, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti) Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa instansinya telah menerima lima laporan terkait dugaan kekerasan seksual. Laporan tersebut diduga melibatkan tokoh tinggi di lembaga pendidikan tinggi selama periode 2025 hingga 2026. Menurut Brian, kasus-kasus yang melibatkan pimpinan perguruan tinggi perlu diproses secara lebih ketat karena risiko bias dalam penegakan hukum di internal institusi tersebut.
Peningkatan Laporan dan Fungsi Satgas
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) telah mengaktifkan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di setiap perguruan tinggi. Selain itu, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendiktisaintek juga menerima laporan kasus tertentu yang dikirimkan oleh pihak luar. Brian menjelaskan bahwa adanya laporan ke Irjen adalah untuk memastikan proses investigasi yang lebih objektif, terutama ketika pelaku berada di posisi strategis.
“Ketika pelakunya adalah pimpinan perguruan tinggi, maka proses penegakan hukum di institusi tersebut bisa saja tidak adil. Karenanya, korban diizinkan melaporkan kasusnya ke Irjen untuk ditindaklanjuti lebih lanjut,” ujar Brian dalam rapat kerja dengan Komisi X, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, beberapa korban mungkin merasa hukuman yang diberikan di perguruan tinggi tidak sesuai dengan kejadian yang mereka alami. “Mungkin saja mereka sudah diputuskan di tingkat internal, tetapi korban tetap merasa adil hukumnya harus dipertanggungjawabkan di tingkat yang lebih tinggi,” lanjut Brian.
Distribusi Laporan dan Proses Investigasi
Dari total lima laporan yang masuk, satu di antaranya berkaitan dengan dugaan kekerasan fisik, sementara empat lainnya berupa dugaan pelecehan seksual. Brian mengatakan bahwa laporan tersebut dianalisis berdasarkan bukti-bukti yang disajikan, termasuk keterangan korban, saksi, serta dokumen pendukung. Proses investigasi dirancang untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan pihak berwajib.
Perluasan laporan ke Irjen juga diharapkan dapat menjadi titik awal untuk pencegahan kekerasan seksual di lingkungan akademik. Brian menekankan bahwa keberadaan Satgas dan Itjen adalah langkah penting dalam memperkuat sistem perlindungan korban serta memastikan akuntabilitas para pelaku.
Peran Pemangku Kepentingan dalam Penanganan Kasus
Korban dalam kasus yang melibatkan pimpinan perguruan tinggi terdiri dari empat dosen dan dua mahasiswa. Brian menjelaskan bahwa keberagaman latar belakang korban memperlihatkan bahwa kekerasan seksual bisa terjadi di berbagai tingkat dan bidang. “Kasus yang melibatkan dosen bisa lebih kompleks karena mereka berada di posisi yang dianggap lebih berwenang, sementara mahasiswa mungkin merasa lebih sulit menyampaikan keluhan karena faktor psikologis,” katanya.
Menurut Brian, Satgas di setiap perguruan tinggi memiliki peran utama dalam mengidentifikasi dan menangani kasus dini. Namun, untuk kasus yang mencurigakan atau kompleks, laporan ke Itjen diperlukan agar proses investigasi dapat dilakukan secara lebih menyeluruh. “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada kasus yang terlewat, terutama yang melibatkan tokoh tinggi karena mereka memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan akademik,” tambahnya.
Dalam upaya mencegah terulangnya kasus serupa, Brian menyatakan bahwa Kemendiktisaintek sedang menyiapkan mekanisme penegakan hukum yang lebih ketat. “Kami akan memperkuat aturan tentang sanksi bagi pelaku kekerasan seksual, termasuk pimpinan perguruan tinggi, agar mereka lebih waspada dalam menjalankan tugas,” ujar Brian.
Langkah-Langkah Selanjutnya
Kemendikti juga berencana meningkatkan sosialisasi mengenai hak korban dan cara melaporkan kekerasan seksual. Brian menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga pada pencegahan di masa depan. “Kami ingin menciptakan lingkungan akademik yang aman dan nyaman bagi seluruh civitas akademika, termasuk mahasiswa dan dosen,” jelasnya.
Menurut Brian, laporan kekerasan seksual yang diterima oleh Itjen akan diproses secara cepat. “Kami berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dalam waktu yang secepat mungkin, karena keberadaan korban harus dihargai,” kata Brian. Proses investigasi akan melibatkan tim khusus yang terdiri dari ahli hukum, psikolog, dan penyidik. Langkah ini diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan tinggi.
Di samping itu, Brian juga menyebutkan bahwa pihaknya akan memberikan pelatihan bagi pemimpin perguruan tinggi terkait pengelolaan kasus kekerasan seksual. “Kami ingin memastikan mereka memiliki pengetahuan yang cukup untuk menangani keluhan korban secara tepat,” ujarnya. Pelatihan ini akan mencakup materi tentang tata cara pelaporan, protokol penanganan, dan pencegahan kekerasan di lingkungan akademik.
Kebutuhan Perbaikan Sistem
Menurut Brian, sistem penegakan hukum saat ini masih perlu diperbaiki agar korban tidak merasa diabaikan. “Kami menyadari bahwa ada beberapa kasus yang tidak terungkap karena korban takut dihakimi atau diasingkan oleh pihak internal perguruan tinggi,” kata Brian. Untuk itu, Kemendikti berharap adanya keterlibatan pihak eksternal dapat memberikan solusi yang lebih adil.
Langkah-langkah yang diambil oleh Kemendikti diharapkan bisa menjadi contoh bagi perguruan tinggi lainnya. Brian menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Nasional Anti-Kekerasan (KNAK) untuk memastikan penegakan hukum yang lebih baik. “Kolaborasi antarlembaga penting agar kita tidak hanya mengatasi kasus, tetapi juga mencegah terjadinya kekerasan seksual di masa depan,” ujarnya.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya terjadi di tingkat masyarakat umum, tetapi juga di lingkungan akademik. Brian berharap dengan adanya mekanisme laporan yang lebih terbuka, korban dapat lebih percaya diri dalam melaporkan pengalaman mereka. “Kami ingin menciptakan budaya melaporkan secara aktif, sehingga tidak ada korban yang merasa takut mengungkapkan kebenaran,” pungkas Brian.
Dengan adanya lima laporan tersebut, Kemendikti berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia, terutama di lingkungan pendidikan tinggi. Brian berharap kebijakan ini bisa menjadi titik balik dalam menegakkan keadilan di institusi pendidikan tinggi. “Kami tidak hanya menindak pelaku
