Wamenpar: Insentif Fiskal Hulu Hilir Dongkrak Keberlanjutan Pariwisata

Nusa Dua, Bali (ANTARA) – Dalam upaya menjaga kelangsungan pariwisata, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menegaskan bahwa insentif fiskal dari hulu hingga hilir akan membantu mengurangi dampak kenaikan harga bahan bakar avtur. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pariwisata Indonesia tetap stabil di tengah tekanan inflasi.

Mengenai langkah dari sisi hulu, pemerintah telah mengalokasikan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 11 persen untuk tiket kelas ekonomi. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi untuk menurunkan harga tiket pesawat hingga 9-13 persen. Hal ini diharapkan bisa menjadi penyangga saat biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) dinaikkan maksimal 38 persen, tergantung jenis pesawat.

“Harapannya semua bisa saling mendukung, maskapai tidak mengalami kerugian, sekaligus masyarakat tetap terlayani meski ada kenaikan tarif,” ujarnya.

Di sisi hilir, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berupaya memperkuat daya tarik wisatawan melalui promosi paket atraksi dan harga spesial. Ni Luh Puspa menyebutkan bahwa strategi ini mencakup ketersediaan tarif perhotelan serta program bundling yang dirancang untuk menarik minat wisata. Selain itu, pemerintah juga memastikan koneksi jaringan jalan darat, seperti lintas Jawa, Kalimantan, Sumatera, hingga Sulawesi, agar memudahkan peralihan dari transportasi udara ke darat.

Kebijakan tersebut diperkirakan akan berdampak positif, terutama menjelang masa libur sekolah yang biasanya terjadi di tengah tahun. Ni Luh Puspa menyampaikan bahwa insentif fiskal dan langkah pemasaran akan menjadi faktor penggerak bagi pertumbuhan sektor pariwisata. Saat ini, harga minyak dunia sedang fluktuasi, meski berada di kisaran 100 dolar AS per barel, melebihi asumsi makro APBN 2026 sebesar 70 dolar AS per barel.