DPR: Sistem Pembiayaan Haji Perlu Diperbaiki dengan Skema Investasi

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyoroti bahwa biaya haji saat ini cenderung berubah-ubah karena bergantung pada skema pengadaan tahunan. Ia menekankan perlunya memperkuat investasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar bisa mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga pasar. “Dengan skema kontrak jangka panjang, biaya haji bisa lebih stabil,” ujarnya dalam acara Majelis Ukhuwah BPKH 1447H/2026M, Jumat (17/4).

Marwan menjelaskan, sistem pembiayaan haji yang ada masih mengandalkan negosiasi tahunan untuk akomodasi dan layanan ibadah. Hal ini membuat ongkos haji rentan naik, terutama karena pengaruh tekanan global seperti kenaikan harga energi dan biaya logistik. “Kalau kontraknya bukan per tahun, kita bisa mengurangi biaya. Misalnya, kita berkontrak 10 tahun dengan hotel, tidak perlu terus-menerus berdiskusi atau membuat MOU,” katanya.

BPKH Tegaskan Perubahan Strategi Pembiayaan

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, mengatakan bahwa pihaknya sedang mendorong pergeseran strategi dari pengadaan tahunan menuju investasi jangka panjang. Menurutnya, pendekatan ini lebih efektif karena mengurangi ketergantungan pada perubahan harga pasar setiap tahun. “Dengan investasi, kita bisa membuat biaya lebih terkendali,” tambah Fadlul.

Fadlul juga menyebutkan bahwa BPKH sedang menjajaki kerja sama investasi dengan berbagai pihak, termasuk Danantara, terutama dalam sektor akomodasi. “Kolaborasi ini bertujuan agar biaya haji tetap bisa turun tanpa mengurangi kualitas penyelenggaraannya,” ujarnya. DPR berharap skema investasi ini bisa menjawab kebutuhan jemaah yang terus bertambah, sementara dana yang ada masih terbatas.

Selain itu, DPR menyoroti bahwa penguatan skema investasi juga penting untuk meningkatkan daya dukung pembiayaan haji. Dengan sistem saat ini, angka jemaah yang berada dalam daftar tunggu masih sulit terpenuhi. “Investasi yang lebih kuat akan membantu menaikkan hasil pendapatan, sehingga bisa mencakup lebih banyak jemaah,” kata Marwan. Ia menambahkan, target imbal hasil hingga 12 persen diharapkan bisa mencukupi kebutuhan 250 ribu jemaah dalam beberapa tahun ke depan.