Dirut RS Langowan: PP Tunas Penyelesaian Darurat Kesehatan Publik

Di Manado, James Komaling, direktur rumah sakit tersebut, menyatakan bahwa PP Tunas dari Kementerian Komunikasi dan Digital merupakan upaya responsif terhadap situasi krisis kesehatan publik yang tengah terjadi. “PP Tunas adalah langkah berani, penuh visi, dan berpotensi menyelamatkan generasi muda,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya kebijakan ini sebagai solusi untuk masalah yang terus berkembang akibat penggunaan gawai oleh anak-anak.

Pengaruh Negatif Paparan Digital

Dalam wawancara Selasa, James menjelaskan bahwa ruang digital seperti “kebun binatang tanpa pagar” yang dulu dibiarkan bebas, kini dianggap perlu dibatasi. “Negara hadir untuk membangun pagar melalui PP Tunas,” tambahnya. Menurutnya, penyakit mata dan masalah kejiwaan pada anak-anak semakin meningkat karena paparan layar yang berlebihan.

“Saya pernah menemukan anak berusia 7 tahun dengan kecacatan penglihatan sebesar 4 dioptri,” jelasnya.

Gangguan mata seperti miopia (rabun jauh), mata kering, dan kelelahan visual adalah efek samping dari penggunaan gawai yang intens. Sementara itu, risiko kerusakan retina secara jangka panjang juga semakin tinggi. Selain itu, masalah kejiwaan seperti kecemasan berlebihan, depresi, dan gangguan tidur juga menyebar, ditandai dengan adanya pikiran merugikan diri sendiri. “Media sosial sering memicu ‘social comparison yang beracun’ serta tekanan untuk selalu sempurna,” ujarnya.

Keterlambatan Bicara dan Perilaku Anak

James juga menyoroti dampak PP Tunas pada balita, di mana keterlambatan bicara atau “speech delay” meningkat karena anak-anak lebih sering menatap layar daripada melihat bibir orang tua. “Ini menggambarkan perubahan perilaku yang signifikan,” katanya. Ia menambahkan bahwa gejala yang menyerupai autis, atau “pseudo-autism,” seperti kehilangan kontak visual, tidak merespons nama, dan lebih nyaman bermain dengan gawai, juga menjadi perhatian.

“Di usia balita, terjadi ‘keterlambatan bicara’ karena anak lebih sering menghadap layar dibandingkan mengamati bibir orang tua,” jelasnya.

Menurutnya, PP Tunas perlu disertai aturan turunan yang jelas, mudah dipahami, dan bisa diterapkan oleh semua lapisan masyarakat. “Saya mengusulkan adanya panduan praktis yang terbuka untuk berbagai kalangan pendidikan,” tambahnya. Selain itu, ia menyarankan adanya sanksi yang memberi kesadaran kepada orang tua yang kurang memperhatikan anak.

Sistem Kontrol dan Tanggung Jawab Bersama

James menyatakan bahwa PP Tunas tidak hanya memblokir akun, tetapi juga mengatur aplikasi paling populer di Indonesia yang dianggap berisiko (algoritma adiktif, konten pendek tanpa batas). Menyediakan sistem kontrol yang jelas untuk orang tua, seperti dashboard sederhana pada perangkat seluler, dianggap penting. “Sanksi tegas namun edukatif, seperti peringatan disertai konseling wajib, menjadi langkah efektif,” ujarnya.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor adalah kunci. “Edukasi yang efektif harus didukung oleh semua pihak terkait, mulai dari lembaga pendidikan hingga tingkat RT/RW,” katanya. Platform digital, penyedia internet, dan perusahaan harus ikut bertanggung jawab. “Jangan biarkan PP Tunas hanya menjadi dokumen formal tanpa dampak nyata,” penutupnya.