Pemkot Makassar siapkan digitalisasi bansos saat bertemu Mensos

Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sedang membangun sistem digital untuk pendataan dan distribusi bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat setelah menghadiri pertemuan dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Jufri, yang mendampingi Wali Kota Munafri Arifuddin, menyoroti kebutuhan peningkatan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah agar program sosial berjalan sesuai aturan.

“Pertemuan dengan Menteri Sosial merupakan bagian dari rutinitas komunikasi dengan para bupati dan walikota se-Sulsel. Diskusi melibatkan beberapa isu, termasuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” kata Andi Bukti.

Dalam sesi tersebut, perhatian utama dibahas adalah peningkatan keandalan DTSEN, program Sekolah Rakyat, serta upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan. Andi Bukti menjelaskan bahwa DTSEN menjadi alat utama untuk menghasilkan data yang tepat dan terkini, yang menjadi dasar penyaluran bansos.

“DTSEN ini penting agar kita memiliki data yang benar-benar akurat. Saat ini, kami sedang melakukan uji coba digitalisasi data bantuan sosial,” tambahnya.

Langkah awal yang diambil Pemkot Makassar adalah mempersiapkan agen pendata yang akan diperkuat melalui pelatihan teknis. Andi Bukti berharap, dengan cara ini, kualitas data penerima bansos meningkat, sehingga program pemerintah lebih tepat sasaran.

“Setelah pelatihan selesai, kita akan langsung mulai pendataan di lapangan,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dikenal juga dengan sebutan Gus Ipul, menjelaskan strategi kementeriannya, termasuk peningkatan manajemen DTSEN, distribusi bansos, dan Sekolah Rakyat. Ia menegaskan bahwa data bansos saat ini diakses secara terpusat melibatkan berbagai lembaga, seperti Badan Pusat Statistik (BPS).

“Dengan sistem ini, kita ingin mengurangi kesalahan penyaluran, seperti kesalahan target penerima,” ujarnya.

Menurut Gus Ipul, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan kesempatan menyampaikan keberatan tetap dijamin. Ia menekankan perlunya kecepatan pembaruan data oleh pemerintah daerah dan transparansi dalam proses penyaluran bansos.