JK Soal Konflik Poso dan Ambon: Orang yang Fitnah Saya Tidak Ada di Situ

Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden RI yang menjabat kesepuluh dan kesebelas, akhirnya memberikan pernyataan terkait laporan yang diajukan sejumlah kelompok ke kepolisian di Jakarta dan Sumatera Utara (Sumut) atas pernyataannya dalam ceramah di Masjid UGM, Jakarta, pada 5 Maret 2026. Menurut JK, laporan tersebut dibuat berdasarkan potongan video yang disertai narasi tidak tepat, yang ia anggap tidak mencerminkan konteks lengkap ceramahnya.

Dalam nada tegas, JK menyebutkan bahwa para pihak yang menuduhnya melakukan penistaan agama bahkan belum pernah menyaksikan langsung situasi konflik di Poso dan Ambon. Ia memperlihatkan rekaman beberapa adegan konflik yang terjadi di kedua wilayah tersebut. “Orang-orang yang memfitnah saya, pernah enggak ada di situ [di tengah konflik Poso dan Ambon]? Saya ada di situ. Hamid [Eks Menkumham Hamid Awaluddin] ada di situ, Uceng [Jubir JK Husain Abdullah] sebagai wartawan waktu itu pergi melihat,” ujar JK kepada awak media di rumahnya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada hari Sabtu (18/4).

“Mari kita bersikap adil dalam menilai suatu hal, dengan melihat secara menyeluruh sebelum mengambil kesimpulan atau menyebarkannya lebih lanjut. Adapun apabila memerlukan klarifikasi lebih lanjut, silakan langsung ke pihak yang bersangkutan. Terima kasih atas perhatian dan kebijaksanaannya,” tulis admin kanal YouTube Masjid Kampus UGM dalam kolom komentar.

Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Sahat Sinurat, sebelumnya menyatakan bahwa pernyataan JK dinilai menyinggung ajaran Kristen dan menyebabkan kegaduhan. Ia menegaskan bahwa ajaran Kristen tidak pernah membenarkan pembunuhan sebagai jalan menuju surga. Laporan serupa juga muncul dari Sumut, di mana sejumlah organisasi dalam Aliansi Masyarakat Sipil Sumatra Utara melaporkan JK ke Polda Sumut dengan tuduhan menistakan ajaran agama.

Menteri HAM Natalius Pigai mengkritik pendekatan melalui jalur hukum, menyarankan penyelesaian polemik melalui dialog. “Saya Menteri HAM tidak sepakat dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Saya tolak tegas. Terus terang tidak ada manfaatnya juga,” ujar Pigai, seperti dikutip Antara, Rabu (15/4).

Konteks Konflik Poso dan Ambon

Konflik Poso, Sulawesi Tengah, terjadi antara 1998 dan 2001, dengan akar masalah terkait ketimpangan ekonomi, persaingan politik lokal, serta dampak program transmigrasi. Situasi ini berubah menjadi bernuansa agama atau SARA. Pada 2001, saat masih menjabat Menko Kesra, JK memimpin mediasi di Malino, Sulawesi Selatan, yang menghasilkan Deklarasi Malino I setelah tokoh Islam dan Kristen berkonflik sepakat berdamai.

Konflik Ambon, di Maluku, berlangsung antara 1999 dan 2002, dimulai dari perselisihan individu lalu berkembang menjadi prahara agama. JK, yang saat itu menjabat Menko Kesra, memfasilitasi mediasi di Malino dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, yaitu Deklarasi Malino II, pada 12 Februari 2002.

CNNIndonesia.com telah meminta izin kepada Ketua Takmir Masjid UGM, Muhammad Yusuf, untuk mengutip pesan admin kanal YouTube tersebut. Pesan itu disematkan di kolom komentar mulai Senin (12/4), meminta masyarakat menyimak video secara utuh agar tidak terjebak kesalahpahaman akibat potongan yang tidak lengkap.