Hukum sepekan: Berita Terpopuler dalam Minggu Terakhir

Jakarta – Beberapa kasus hukum terkini telah dipublikasikan oleh Kantor Berita Antara. Berikut ini lima berita hukum yang menarik perhatian publik dalam seminggu terakhir, serta layak dibaca kembali sebagai sumber informasi akhir pekan.

Ketua MK Tersungkur Usai Wisuda Purnabakti

Hakim Konstitusi Anwar Usman mengalami kejadian tidak terduga saat menghadiri upacara wisuda purnatugas di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin lalu. Ia terlihat lemah saat berjalan dari ruangan sidang menuju lobi gedung. Dalam kondisi yang membutuhkan bantuan, Anwar dipapah oleh istrinya dan pegawai MK dengan langkah perlahan.

Kejagung Mutasi 65 Kepala Kejaksaan Negeri

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan perpindahan narapidana viral yang sempat terlibat dalam kasus korupsi ke Lapas Nusakambangan. Narapidana bernama Supriadi tersebut sempat ditemukan berada di kedai kopi di Kawasan Eks MT Kendari. Kepala Kanwil Ditjenpas Sultra, Sulardi, mengonfirmasi bahwa tindakan ini telah dilakukan.

Kejagung Tetapkan Ketua Ombudsman sebagai Tersangka

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Ketua Ombudsman RI periode 2026–2031 Hery Susanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan usaha pertambangan nikel. Menurut Direktur Penyidikan Jampidsus, Hery melakukan tindakan tersebut saat menjabat Komisioner Ombudsman 2021–2026.

“Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik memperoleh bukti cukup melalui serangkaian penyidikan, penggeledahan, dan tindakan lainnya,” ujar Direktur Penyidikan di Gedung Jampidsus, Jakarta, Kamis.

Polda Kepri Beri Sanksi PTDH ke Empat Personel

Polda Kepri memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada empat anggota kepolisian atas kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian Bripda NS. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Nona Pricillia Ohei, menjelaskan bahwa pelaku memiliki inisial AS, AP, GSP, dan MA.

“Para pelanggar telah dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi etika dan administratif telah diberikan,” katanya saat dihubungi di Batam, Sabtu.

Kejagung juga melakukan mutasi terhadap 65 kepala kejaksaan negeri (Kajari), termasuk Kajari Karo. Menurut Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, mutasi adalah prosedur rutin yang melibatkan promosi, demosi, dan perubahan posisi. Surat keputusan mutasi ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Hendro Dewanto.