Usai Kasus Amsal, Jaksa Agung Beri Pesan Penting ke Jajaran Daerah

Kasus dugaan penyalahgunaan anggaran yang menyeret videografer Amsal Christy Sitepu menjadi sorotan nasional setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sumatera Utara, memberikan vonis bebas. Amsal dinyatakan tidak terbukti bersalah dalam pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Tahun Anggaran 2020-2022, dengan nilai Rp202 juta (Rp202.161.980).

Respon dari Kejaksaan

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menekankan pentingnya penguatan tugas jajaran daerah dalam menangani korupsi skala besar, termasuk di bidang pidana umum. Selama kunjungan kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi Papua, ia menyampaikan arahan agar perhatian terhadap dana desa tidak menjadi satu-satunya fokus pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Pemberantasan korupsi di daerah tidak boleh kalah gencar dari pusat, serta tidak hanya terfokus pada dana desa, melainkan juga harus berani menindak kasus dengan kerugian negara yang signifikan,” ujarnya dalam pernyataan resmi.

Penekanan tersebut diberikan setelah kasus mark-up video profil desa memicu diskusi di Komisi III DPR. Lembaga tersebut menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) awal pekan ini dengan menghadirkan Amsal dan pihak terkait. Burhanuddin juga mengapresiasi unit kerja yang aktif mengungkap kasus korupsi, sekaligus memberikan teguran kepada yang dinilai masih lambat dalam tindak lanjut penyelidikan.

Kasus Khusus di Papua

Dalam kunjungan kerja di Papua, Burhanuddin menyebut beberapa kasus besar yang perlu ditelusuri, seperti dugaan korupsi dana PON XX Papua dan proyek pembangunan sarana Aerosport di Mimika. Ia menegaskan pentingnya optimalisasi pemulihan kerugian negara, terutama mengingat tunggakan uang pengganti mencapai Rp97,14 miliar di wilayah itu.

“Mengingat masih terdapat tunggakan uang pengganti sebesar Rp97,14 miliar di wilayah Papua, kami meminta agar segera ditindaklanjuti,” tambahnya.

Burhanuddin juga menyampaikan instruksi terkait penguatan peran jaksa dalam bidang intelijen, seperti pengawalan 38 proyek strategis nasional di Papua dengan nilai total sekitar Rp3,7 triliun. Tidak lupa, ia mendorong profesionalisme dalam menangani perkara yang menarik perhatian publik, termasuk kasus penembakan pesawat Smart Air di Merauke.

Langkah JPU Karo

Kasus Amsal di Karo masih dalam proses pemeriksaan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Karo belum memutuskan apakah akan mengajukan kasasi atau menerima putusan hakim. Kasi Intel Kejari Karo, Dona Martinus, mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan opsi tersebut.

“Kami sudah mengikuti seluruh proses persidangan hingga pembacaan putusan. Pada prinsipnya, kami menghormati keputusan itu, namun akan memikirkan langkah berikutnya,” ujar Dona usai persidangan.