Spanyol Desak Uni Eropa Akhiri Perjanjian Asosiasi dengan Israel

Kritik atas Pelanggaran Hukum Internasional

PM Spanyol, Pedro Sanchez, menuntut penghentian perjanjian kerja sama dengan Israel karena dugaan pelanggaran hukum internasional. Tuntutan ini muncul setelah pemerintahan Benjamin Netanyahu dianggap bertindak kasar dalam perang di Gaza serta serangan terhadap negara berdekatan, Lebanon.

Dalam pidato di rapat umum politik Andalusia, Sanchez menyatakan bahwa pemerintah Spanyol akan mengajukan usulan untuk memutus hubungan bilateral dengan Israel. Ia menegaskan bahwa negara itu “melanggar hukum internasional” dan oleh karena itu “tidak mungkin menjadi mitra UE… begitu saja”.

“Pemerintah Spanyol akan mengajukan proposal kepada Uni Eropa untuk mengakhiri perjanian asosiasinya dengan Israel,” ujarnya, seperti dilaporkan AFP pada hari Minggu (19/4/2026).

Respons dari Israel

Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menanggapi dengan pihaknya mengunggah pesan di media sosial dalam bahasa Spanyol. Ia menulis, “Negara kami tidak akan menerima omong kosong dari siapa pun yang terus berhubungan dengan rezim totaliter,” sambil menyebut Turki dan Venezuela sebagai contoh negara yang dianggap berpijak di bawah mantan pemimpin Nicolas Maduro.

Detail Perjanjian Asosiasi

Perjanjian asosiasi yang ditandatangani pada bulan Juni 2000 menetapkan kerangka kerja kerja sama. Dokumen ini memuat ketentuan wajib menghormati hak asasi manusia. Pada tahun 2024, Spanyol dan Irlandia pertama kali meminta peninjauan terhadap kesepakatan tersebut, terutama terkait pemboman Gaza yang dilakukan Israel.

Kesadaran Spanyol terhadap Palestina pada tahun yang sama memicu kemarahan pihak Israel. Sejak saat itu, Sanchez terus meningkatkan kritiknya terhadap Netanyahu, yang menuduh negara itu meluncurkan kampanye diplomatik berpijak di bawah dukungan AS untuk stabilisasi Gaza pasca-perang.

Permintaan untuk Evaluasi

Pada Jumat (17/4), Spanyol, Irlandia, dan Slovenia mengirim surat ke Komisi Eropa, menyerukan agar perjanjian dengan Israel dievaluasi kembali dalam pertemuan menteri luar negeri Uni Eropa berikutnya.