Donggala Menuju Transparansi: Program Digitalisasi Bansos Nasional Segera Diimplementasikan

Pemerintah Kabupaten Donggala berencana menerapkan program digitalisasi bansos nasional secara cepat, mengubahnya menjadi contoh yang dapat ditiru di Sulawesi Tengah. Upaya ini bertujuan untuk memastikan distribusi bantuan sosial lebih jelas, tepat, dan mudah dipantau oleh masyarakat. Dengan penggunaan teknologi, pemerintah setempat berkomitmen memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) yang selama ini dinilai kurang optimal.

Langkah Strategis untuk Modernisasi Bansos

Kabupaten Donggala menjadi satu-satunya daerah di Sulteng yang terlibat dalam uji coba nasional digitalisasi bansos. Langkah ini adalah bagian dari rencana KPTDP untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial secara bertahap. Dengan digitalisasi, proses pengelolaan bantuan sosial diharapkan lebih cepat, mengurangi kesalahan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keakuratan data penerima.

“Donggala terpilih sebagai daerah yang menjadi percontohan nasional dalam program ini,” kata Bupati Vera Elena Laruni. Ia menegaskan bahwa penerapan sistem digital akan menjadi awal dari transformasi kebijakan bansos yang lebih transparan dan efisien.

Target Implementasi Program

Implementasi program digitalisasi bansos dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober 2026. Target ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah untuk segera mewujudkan sistem baru yang terintegrasi. Seluruh pihak terkait, seperti Dinsos PMD, Dukcapil, dan Kominfo, tengah mempersiapkan proses teknis dan sosialisasi secara matang.

Sistem Terintegrasi untuk Data Akurat

Sistem digital yang diterapkan di Donggala dirancang untuk menggabungkan data penerima bantuan dalam satu platform. Hal ini bertujuan menghindari duplikasi dan masyarakat yang tidak memenuhi syarat. Sistem ini juga akan memudahkan verifikasi informasi, memastikan bantuan hanya sampai kepada pihak yang layak. Transparansi data menjadi fokus utama untuk meningkatkan akuntabilitas dan keadilan dalam distribusi bansos.

Koordinasi Antar Instansi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa (Dinsos PMD) menjadi pengarah utama program. Dinas ini bertugas menyusun dan memastikan proses registrasi serta validasi data. Sementara itu, Dukcapil bertanggung jawab mengelola perekaman KTP elektronik sebagai syarat penerimaan. Dinas Kominfo, di sisi lain, fokus pada penyampaian informasi ke masyarakat luas dan organisasi kemasyarakatan.

Kesiapan untuk Penerapan Nasional

Persiapan telah dimulai untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lancar. Bupati Vera Elena Laruni berharap keberhasilan pilot project di Donggala dapat menjadi referensi bagi 40 kabupaten dan kota lainnya di 2026. Kesiapan ini mencakup pelatihan petugas, penyebaran informasi, dan pengujian sistem secara bertahap.