Oposisi Taiwan Terima Undangan Xi Jinping Bertemu di China, Ada Apa?

Kunjungan yang Dinanti

Jakarta, Senin (30/3/2026) – Tokoh utama partai oposisi Taiwan menerima undangan dari Presiden Tiongkok, Xi Jinping, untuk kunjungan ke daratan Tiongkok bulan April. Pernyataan ini diumumkan oleh partai oposisi dan media pemerintah Tiongkok. Ketua Partai Kuo Min Tang (KMT), Cheng Li-wun, menyatakan “dengan senang hati menerima” ajakan tersebut, rencananya untuk memimpin rombongan ke Beijing.

“Kunjungan ini diharapkan mendorong hubungan damai lintas Selat Taiwan, memperkuat pertukaran serta kerja sama, dan meningkatkan kesejahteraan warga di kedua sisi,” tulis pernyataan resmi KMT, seperti dilansir AFP.

Menurut laporan Xinhua, delegasi KMT akan tiba di daratan Tiongkok pada 7-12 April. Namun, belum jelas apakah Cheng akan bertemu langsung dengan Xi, meski ia sebelumnya menyatakan dukungan terbuka untuk pertemuan tersebut.

Kontroversi dalam Internal dan Eksternal

Rencana kunjungan ini memicu perdebatan, baik di dalam maupun luar partai. Beberapa anggota khawatir pertemuan Cheng-Xi bisa memengaruhi sentimen politik sebelum pemilihan distrik di Taiwan akhir tahun ini.

Partai Progresif Demokratik (DPP), yang dipimpin oleh Presiden Lai Ching-te, mengkritik langkah Cheng. Mereka menilai ia terlalu mendukung Tiongkok, termasuk sikapnya terhadap rencana peningkatan dana pertahanan.

Anggaran Pertahanan dan Harapan Damai

Parlemen Taiwan sedang meninjau proposal peningkatan anggaran militer guna menghadapi ancaman dari Tiongkok. Pemerintahan Lai mengusulkan dana sebesar NT$1,25 triliun (sekitar Rp620 triliun), termasuk pembelian senjata dari Amerika Serikat. Sementara itu, KMT menawarkan anggaran lebih rendah, yaitu NT$380 miliar (sekitar Rp188 triliun), dengan kemungkinan tambahan pembelian di masa depan.

“Peningkatan anggaran pertahanan saja tidak cukup untuk menciptakan perdamaian dengan Tiongkok. Harus ada upaya politik yang lebih kuat,” kata Cheng.

Latar Belakang Perpecahan

Sejak 2016, Tiongkok memutus komunikasi tingkat tinggi dengan Taiwan setelah pemerintahan Tsai Ing-wen mengambil alih kekuasaan. Beijing tetap mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak menutup opsi penggunaan kekuatan untuk menguasainya.