Pimpinan MPR Tinjau Kesiapan IKN dan Perpindahan Lembaga

Dari ibu kota Jakarta, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia melakukan inspeksi ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, untuk memastikan kemajuan infrastruktur serta mengevaluasi rencana pemindahan institusi pemerintah ke kota baru. Plt. Sekretaris Jenderal MPR, Siti Fauziah, menyebut bahwa rombongan terdiri dari pimpinan MPR, ketua fraksi, serta anggota alat kelengkapan lembaga. Tujuan kunjungan ini adalah melihat persiapan kawasan, termasuk bandara, jalan tol, dan fasilitas pendukung lainnya.

Kunjungan tersebut memungkinkan pihak MPR memantau progres pembangunan IKN, khususnya area persil dan fasilitas kesehatan serta masjid negara yang sudah disiapkan. “Kita juga memeriksa persil kawasan MPR dan fasilitas pendukung seperti masjid serta klinik, untuk memastikan kesiapan kota baru,” ujarnya. Siti menegaskan bahwa rencana perpindahan lembaga negara, termasuk MPR, masih menunggu arahan dari Presiden.

“Kalau pindah, kita tergantung arahan Presiden. Yang utama adalah jika sudah siap, kita barulah memindahkan aparatur sipil negara (ASN),” kata Siti.

Menurutnya, pemindahan ASN dari segi legislatif, eksekutif, dan yudikatif akan dilakukan setelah seluruh infrastruktur dinyatakan rampung. “Pemindahan ASN akan dimulai setelah semua fasilitas di IKN diperiksa dan dianggap memadai,” tambahnya.

Pembangunan Gedung MPR di IKN

Dalam rangka mempercepat proses perpindahan, Siti menyebut bahwa konsep awal dan desain gedung MPR di IKN sudah dibuat sejak 2022. Namun, ada kemungkinan penyesuaian agar sesuai kebutuhan saat ini. “Gambaran umum dan detail ruangan sudah ada, tinggal disesuaikan sesuai kebutuhan sekarang,” ujarnya.

Siti juga menyoroti faktor efisiensi dalam pembangunan IKN, tetapi tetap mempertimbangkan kebutuhan strategis untuk perpindahan. “Efisiensi memang ada, tapi kebutuhan perpindahan juga penting. Keduanya akan disesuaikan,” katanya.

Rombongan dan Peserta Kunjungan

Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama para Wakil Ketua, yaitu Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Hidayat Nur Wahid, dan Eddy Soeparno. Hadir pula Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, ketua fraksi dari berbagai partai, serta perwakilan dari badan