Apindo: Kebijakan WFH Harus Adaptif dan Terukur

Jakarta – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengingatkan bahwa kebijakan bekerja dari rumah (WFH) yang dianjurkan satu hari seminggu perlu dijalankan dengan pendekatan adaptif dan terukur. Menurut Ketua Umum APINDO, Shinta W Kamdani, kebijakan ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan energi secara optimal, namun perlu disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan agar tetap mempertahankan produktivitas serta kelancaran aktivitas ekonomi.

Kebijakan Fleksibel Menjadi Kunci

Shinta menekankan bahwa keputusan menerapkan WFH seharusnya diambil oleh masing-masing perusahaan, bukan secara seragam di seluruh sektor. “Setiap organisasi memiliki karakteristik operasional yang berbeda, sehingga kebijakan terbaik diambil di tingkat perusahaan,” ujarnya dalam pernyataan di Jakarta, Kamis. Ia menambahkan, fleksibilitas dalam penerapan kebijakan ini penting untuk memastikan tidak ada gangguan terhadap proses bisnis, rantai pasok, atau pengelolaan sumber daya manusia.

“Implementasi kebijakan harus adaptif dan berbasis kepercayaan kepada dunia usaha, agar tetap menjaga efektivitas dan keberlanjutan operasional,” kata Shinta.

Kebijakan WFH, menurutnya, juga perlu mempertimbangkan kompleksitas internal perusahaan. “Penyeragaman kebijakan bisa menimbulkan gangguan pada proses kerja, terutama jika tidak disesuaikan dengan kondisi spesifik masing-masing bisnis,” jelasnya. Ia menyoroti bahwa pola mobilitas masyarakat bisa terganggu jika tidak diatur dengan baik. Contohnya, bila WFH diterapkan pada hari Jumat, masyarakat mungkin menganggapnya sebagai liburan panjang, yang justru meningkatkan konsumsi energi.

Pelaku Utama Ekonomi Perlu Diberi Ruang

Shinta mengatakan, kebijakan ini harus memberikan ruang bagi perusahaan untuk menilai sendiri bagian mana yang bisa dijalankan secara WFH tanpa mengganggu proses kerja. “Fleksibilitas bukan hanya soal membedakan sektor, tetapi memungkinkan setiap organisasi mengambil keputusan sesuai kebutuhan mereka,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya mengatakan kebijakan WFH satu hari seminggu adalah bentuk imbauan yang pertimbangkan kebutuhan operasional dan kebijakan internal perusahaan. “Ya, sifatnya imbauan,” tutur Menaker di Jakarta, Rabu (1/4).