New Policy: Pemprov DKI pastikan stok elpiji nonsubsidi aman
Pemprov DKI Pastikan Stok Elpiji Nonsubsidi Aman
Jakarta, Selasa – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan pasokan elpiji nonsubsidi berukuran 5,5 kg dan 12 kg di wilayah ibu kota tetap stabil setelah adanya penyesuaian harga yang berlaku sejak 18 April 2026. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, mengungkapkan bahwa elpiji 12 kg termasuk dalam kategori nonsubsidi, sehingga perubahan harga mengikuti fluktuasi pasar global.
“Berdasarkan pengamatan di lapangan, stok elpiji 5,5 kg dan 12 kg saat ini dalam kondisi konsisten, baik di tingkat agen maupun distributor. Distribusi ke seluruh pusat penyalur di lima kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu berjalan lancar,” jelasnya.
Menurut Elisabeth, harga elpiji 12 kg naik Rp36 ribu atau 18,75 persen, dari Rp192 ribu menjadi Rp228 ribu per tabung. Sementara elpiji 5,5 kg mengalami kenaikan Rp17 ribu atau 18,89 persen, dari Rp90 ribu ke Rp107 ribu per tabung. Penyesuaian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor luar, seperti kenaikan harga kontrak impor LPG (CP Aramco), meningkatnya harga minyak mentah Indonesia (ICP), serta ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang memengaruhi jalur distribusi energi internasional.
Untuk menjaga kecukupan pasokan, Pemprov DKI terus berkoordinasi ketat dengan PT Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas. Langkah ini bertujuan memastikan distribusi elpiji berjalan optimal. “Kami menyarankan masyarakat tidak perlu panik membeli elpiji secara berlebihan,” tambah Elisabeth.
Sebagai antisipasi perpindahan penggunaan elpiji 12 kg ke elpiji subsidi 3 kg akibat selisih harga, pihaknya melakukan pengawasan dan sosialisasi agar subsidi tetap dialokasikan secara tepat. “Kami bersama Pertamina, Hiswana Migas, dan pemangku kepentingan akan memantau penggunaan LPG di sektor usaha non-UMKM, seperti restoran, kafe, dan hotel. Selain itu, kami mendorong ASN serta masyarakat berpenghasilan tinggi untuk terus menggunakan elpiji nonsubsidi,” terangnya.
Pengawasan juga dilakukan secara berkala di tingkat agen dan pangkalan. Tujuannya adalah memastikan kuota elpiji subsidi 3 kg didistribusikan sesuai peruntukan, serta harga jual tetap sesuai aturan. Mekanisme pembelian elpiji 3 kg tetap mengharuskan penggunaan KTP yang terdaftar dalam sistem aplikasi merchant Pertamina (MAP), seperti yang diatur oleh pemerintah pusat.