Pemerintah prioritaskan teknologi insinerasi dalam proyek PSEL

Dari Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menetapkan bahwa teknologi insinerasi atau pembakaran dengan suhu tinggi menjadi prioritas dalam pengembangan proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Menurut Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq, kota-kota besar membutuhkan solusi cepat untuk mengelola sampah, dan teknologi insinerasi dengan studi yang sudah terbukti merupakan pilihan terdekat. “Beberapa puluh aspek teknis harus diverifikasi sebelum penerapan teknologi ini di suatu daerah. Saat ini, kita sedang proses lelang di tiga lokasi,” jelasnya di Jakarta, Selasa.

“Teknologi insinerasi juga sudah berkembang dalam penanganan emisinya, yang mengalahkan teknologi gasifikasi. Dulu, gasifikasi dianggap lebih ramah lingkungan, contohnya di Surabaya. Namun dengan perkembangan teknologi penanganan emisi, insinerasi menjadi teknologi paling populer di dunia,” ujar Hanif.

Indonesia menghasilkan sampah sebanyak hampir 141–143 ribu ton per hari, dengan karakteristik yang berbeda-beda tergantung demografi dan lokasi. Karena itu, KLH memilih insinerasi sebagai salah satu teknologi yang sudah terbukti dalam mengurangi dampak lingkungan. Pemerintah telah menetapkan 31 wilayah aglomerasi yang mencakup 86 kabupaten/kota untuk proyek PSEL dengan kontribusi sampah mencapai 40 ribu ton per hari.

Menurut Hanif, tiga lokasi yang sudah beroperasi adalah Bali, Kota Bekasi, serta aglomerasi Bogor. Percepatan pengadaan barang dan jasa terus dilakukan, tetapi proyek ini belum selesai. “Masih tersisa hampir 100 ribu ton per hari yang perlu ditangani, sehingga teknologi lain harus dibangun, seperti Refuse-Derived Fuel (RDF),” tambahnya.

RDF adalah metode mengubah sampah kering bernilai kalor tinggi menjadi bahan bakar alternatif. Sampah seperti plastik, kertas, dan tekstil dipilah, dicacah, lalu dikeringkan untuk memudahkan pembakaran. Teknologi ini dinilai efektif untuk kota yang dekat dengan industri semen. “Kita memiliki 23 pabrik semen yang diharapkan mampu menangani 132 kabupaten/kota, dengan proyeksi penanganan hingga 60 ribu ton per hari,” tuturnya.