Puan Minta Pemerintah Evaluasi Penugasan TNI di Wilayah Konflik

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggarisbawahi keterlibatan Indonesia dalam dinamika global yang semakin memanas, termasuk dampaknya pada aspek keamanan dan tekanan ekonomi. Dalam sesi rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026), Ketua DPR Puan Maharani menekankan perlunya tindakan yang terukur dari pemerintah, termasuk evaluasi keterlibatan prajurit TNI dalam operasi internasional.

Pemantauan Misi Perdamaian

Puan menegaskan pentingnya transparansi dalam penanganan isu global yang melibatkan Indonesia, terutama dalam konteks misi perdamaian. “Investigasi yang kredibel perlu dilakukan oleh pihak terkait bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengungkap fakta secara objektif. Proses ini harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia,” kata dia.

“Keterlibatan prajurit TNI dalam wilayah konflik harus dievaluasi secara menyeluruh, mencakup kejelasan misi, mandat, kesiapan operasional, serta perlindungan maksimal terhadap personel sesuai standar internasional,” ujar Puan.

Sebelumnya, tiga penjaga perdamaian PBB asal Indonesia menjadi korban ledakan di Lebanon Selatan. Serangan Israel yang terus-menerus berdampak langsung pada stabilitas wilayah tersebut. Peristiwa ini terjadi beberapa hari setelah tiga anggota TNI lainnya gugur dalam insiden terpisah di wilayah yang sama. DPR menggunakan situasi ini sebagai dasar untuk menyerukan evaluasi penugasan TNI.

Geopolitik dan Dampak Ekonomi

Menurut Puan, konflik geopolitik dan geoekonomi akibat eskalasi perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah menciptakan tekanan nyata pada perekonomian global dan nasional. Lonjakan harga energi, inflasi, serta ketidakpastian ekonomi semakin meningkat, yang mulai terasa dalam indikator domestik seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan kenaikan harga bahan baku.

“Perang yang terjadi di wilayah jauh dari Indonesia tetapi dampaknya langsung terasa melalui harga, daya beli, dan stabilitas ekonomi,” tambahnya. DPR menyatakan bahwa tekanan ini memerlukan respons cepat dari pemerintahan Prabowo, melalui kebijakan adaptif di bidang fiskal dan moneter.

Kondisi tersebut menuntut otoritas keuangan dan moneter untuk mengambil langkah strategis agar perekonomian nasional tetap stabil dan masyarakat Indonesia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. DPR juga memandang bahwa konflik internasional kini tidak lagi menjadi isu jauh, tetapi berdampak langsung pada kehidupan rakyat dalam negeri.