Mendagri: Korupsi dan pemborosan hancurkan kepercayaan publik

Dalam pidatonya di Jakarta, Rabu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya kepala daerah mempertahankan integritas dan efisiensi dalam mengelola urusan pemerintahan daerah. Ia menyoroti bahwa dua masalah utama—korupsi serta inefisiensi—dapat merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan lokal.

Peringatan tentang dampak korupsi

Mendagri menyampaikan peringatan tersebut setelah meninjau berbagai kasus korupsi dan pemborosan anggaran yang masih terjadi. “Tolonglah teman-teman kepala daerah, ini menjaga betul diri masing-masing, membuat kebijakan juga. Karena terutama dari kasus korupsi dan kasus inefisiensi. Dua ini, korupsi sama inefisiensi, pemborosan,” ujarnya dalam keterangannya.

“Nah, oleh karena itu, ini masalah persepsi, di samping kita memperbaiki tentunya. Memperbaiki untuk betul-betul hati-hati terhadap praktik koruptif,” ujarnya.

Kepala daerah yang berhasil menjalankan tugas secara baik seringkali tergantung oleh berita negatif yang lebih cepat menyebar. Tito menjelaskan bahwa persepsi publik kini sangat dipengaruhi oleh media, terutama saat terjadi operasi tangkap tangan KPK atau adanya penggunaan anggaran yang boros. Kejadian tersebut tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memengaruhi citra seluruh pemerintahan daerah.

Mendagri menekankan bahwa keterbukaan informasi dan publikasi kinerja daerah menjadi kunci dalam mencegah korupsi. Ia menambahkan bahwa komunikasi yang transparan dapat membantu membangun kepercayaan yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Penguatan tata kelola dan narasi positif

Meski banyak kepala daerah yang menciptakan inovasi dan keberhasilan, Tito mengingatkan bahwa berita negatif seringkali lebih mudah diterima oleh publik. Ia memberi contoh analogi sederhana: meskipun ratusan ribu orang bekerja dengan baik, satu kesalahan yang menjadi sorotan bisa mengubah persepsi secara keseluruhan.

Oleh karena itu, ia mendorong asosiasi kepala daerah untuk aktif membangun narasi positif dengan memperlihatkan prestasi dan inovasi daerah secara berkelanjutan. Tito menegaskan bahwa penguatan tata kelola dan komunikasi yang jujur adalah langkah penting dalam menjaga integritas pemerintahan lokal.

Pernyataan Mendagri menjadi pengingat bahwa pemerintah pusat terus berupaya meningkatkan kinerja daerah. Kepercayaan yang terjaga, menurutnya, sangat berperan dalam mendukung proses pengajuan dana seperti DAU, DAK, dan DBH.