Peradi: Penanganan Bencana Sumatera Melebihi Bencana Nasional

Kamis lalu, di Kota Padang, Ketua Umum DPN Peradi yang juga menjabat Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, menyoroti upaya pemerintah dalam mengatasi bencana yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025. Ia menyatakan bahwa meskipun bencana tersebut tidak secara resmi diberi label nasional, penanganannya justru lebih dalam dan komprehensif daripada level nasional.

“Meskipun tidak dianggap sebagai bencana nasional, penanganannya justru lebih dalam dan komprehensif daripada level nasional,” ujar Otto. Menurutnya, ada pertimbangan tertentu yang membuat bencana Sumatera tidak disebut bencana nasional, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah telah melakukan upaya maksimal.

Lebih lanjut, Otto menegaskan peran Presiden Prabowo dalam mengawasi situasi bencana. Ia menyampaikan bahwa Presiden terus memantau dan hadir langsung di lokasi, bahkan bermalam di daerah terdampak. “Perhatian Presiden Prabowo terhadap bencana tersebut sangat luar biasa, dengan terus memantau dan hadir langsung di lokasi,” tambahnya. Oleh sebab itu, Peradi tetap mendukung langkah pemerintah, termasuk pengelolaan bantuan yang dikirimkan ke daerah-daerah terkena dampak.

Dalam penyaluran bantuan, Peradi tidak sembarangan memberikannya. Bantuan diangkut langsung ke pihak penerima, termasuk peran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi yang aktif mengawasi distribusinya. “Kami punya tanggung jawab untuk memastikan bantuan ini sampai dan tepat sasaran,” jelas Otto. Pihaknya percaya bahwa seleksi penerima bantuan telah dilakukan dengan baik, sehingga dana tersebut akan digunakan secara optimal.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menyambut baik kontribusi Peradi. Ia menegaskan bahwa bantuan yang diberikan pasti tepat sasaran, karena langsung diserahkan kepada penerima manfaat, seperti SMA Negeri 12 Kota Padang. “Saya juga minta Kepala Dinas Pendidikan agar bantuan ini dikawal betul agar tidak ada penyelewengan,” tambahnya.