Kemkomdigi Bertemu Wikimedia Foundation untuk Diskusikan Kepatuhan PSE

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengumumkan bahwa Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) akan menggelar pertemuan khusus dengan perwakilan Wikimedia Foundation. Pertemuan ini bertujuan untuk meninjau kepatuhan platform tersebut dalam hal pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sesuai aturan yang berlaku. “Besok akan diadakan pertemuan mengenai Wikimedia. Terdapat pemanggilan yang dilakukan hari ini, nanti kita sampaikan kabar terbaru,” jelas Meutya di Kantor Kemkomdigi, Rabu.

Wikimedia Foundation sebelumnya menerima peringatan dari Kemkomdigi setelah terbukti belum memenuhi persyaratan pendaftaran PSE lingkup privat. Pemerintah Indonesia telah menuntut platform global ini sejak akhir tahun 2025, dengan memberi tenggat waktu hingga awal April 2026. Namun, hingga saat ini, Wikimedia Foundation masih belum menunjukkan niat untuk memenuhi kewajibannya sesuai Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020.

Penjelasan tentang PSE dan Sanksi yang Diancam

Kemkomdigi memberi ultimatum kepada Wikimedia Foundation pada Rabu (15/4) sebagai langkah awal sebelum mengambil tindakan lebih tegas. Berdasarkan aturan registrasi PSE lingkup privat, entitas yang tidak mendaftar bisa mendapatkan sanksi, mulai dari surat peringatan hingga pemblokiran layanan. Pratama Dahlian Persadha, ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC, menilai kebijakan ini sudah tepat.

“Tindakan pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia, terutama di tengah pengaruh platform global. Sebagian besar entitas digital dari luar negeri beroperasi di sini tanpa aturan yang jelas, menciptakan ketimpangan antara otoritas negara dan penyedia layanan,” kata Pratama kepada ANTARA, Rabu.

Menurut Pratama, langkah tersebut bukan hanya urusan administratif, tetapi juga berkaitan dengan kesetaraan regulasi. Ia menjelaskan bahwa kepatuhan PSE berdampak pada stabilitas hukum digital dan keamanan data di Indonesia. Pemerintah, dengan menegaskan keharusan pendaftaran, memberi pengakuan bahwa regulasi lokal harus diterapkan secara konsisten, terlepas dari popularitas platform internasional tersebut.