Milisi Pro-Iran Menggoyang Stabilitas Negara Muslim Kaya Minyak, Arab Terpanggil

Perang di wilayah Timur Tengah kini semakin memanas, terutama karena serangan-serangan oleh pesawat tanpa awak dan rudal dari Irak yang mengarah ke negara-negara Teluk. Tensi ini menyebabkan kegelisahan di kalangan negara-negara Arab, yang mulai kehilangan kesabaran terhadap ketidakmampuan Baghdad mengendalikan milisi pro-Iran yang beroperasi di wilayah mereka.

Rapat Koordinasi AS-Irak dan Respon Darurat

Kemarahan mencapai puncaknya setelah pertemuan antara pihak AS dan Irak di Irbil, pada 26 Maret 2026. Pertemuan ini menjadi pertemuan pertama Komite Koordinasi Tinggi Bersama AS-Irak yang baru, yang dibentuk Washington sebagai upaya memastikan Irak tetap netral dalam konflik regional. Satu hari setelah pertemuan, Kedutaan Besar AS di Baghdad mengumumkan kerja sama diperkuat, guna mencegah ancaman teroris dan memastikan wilayah Irak tidak menjadi tempat peluncuran serangan terhadap pasukan keamanan dan warga negara AS.

Meskipun perdana menteri baru berupaya memperbaiki hubungan dengan mitra Teluk, serangan milisi terhadap wilayah tersebut terus meningkat, mengkhawatirkan keterlibatan Irak dalam konflik lebih luas.

Salah satu peristiwa menimbulkan ketegangan terbesar adalah serangan udara yang menewaskan tiga anggota Kataib Hizballah, milisi Irak yang didukung Iran. Serangan itu diduga dilakukan AS dalam upaya menangkap Ahmad Al-Hamidawi, pemimpin kelompok tersebut. Sebagai respons, drone menyerang kedutaan besar AS, memicu peringatan darurat untuk warga negara AS segera meninggalkan Irak.

Protes Arab Saudi dan Pihak Lain

Sejak awal perang AS-Israel melawan Iran pada 28 Februari lalu, serangan dari faksi pro-Iran di Irak terhadap negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) semakin intens. Arab Saudi langsung memprotes serangan drone tersebut, dengan Menteri Urusan Politik Saud Al-Sati mengancam akan mengambil tindakan apa pun untuk melindungi keamanan negara.

“Jika Irak tidak mengendalikan situasi, Arab Saudi akan memastikan keamanannya dengan langkah-langkah yang diperlukan,” tegas Al-Sati.

Di hari berikutnya, Bahrain juga mengirimkan nota protes serupa, menuntut tindakan dari pemerintah Irak. Sementara itu, Uni Emirat Arab (UEA) pada 15 April mengecam serangan teroris dari wilayah Irak yang berafiliasi dengan Iran.

Analisis Kesalahan Pemerintah Irak

Analisis dari Atlantic Council pada 2 April menyebutkan bahwa milisi Iran yang kuat sedang merusak struktur pemerintahan Irak dari dalam. Menurut Victoria J. Taylor, direktur inisiatif Irak di lembaga tersebut, kelompok-kelompok ini memanfaatkan kelemahan pemerintah Irak untuk merambah institusi keamanan, politik, dan ekonomi negara. Taylor menyoroti bahwa keberadaan milisi pro-Iran mencerminkan ketidakmampuan Baghdad mengendalikan konflik dalam negeri.

Kondisi politik yang tidak stabil di Irak semakin memperumekkan upaya mencari Perdana Menteri baru, di mana blok partai Syiah yang mendominasi lebih dari setengah kursi parlemen belum mencapai kesepakatan. Keterlibatan Iran dalam dinamika kekuasaan memperbesar risiko konflik regional yang berpotensi merusak hubungan diplomatik Irak dengan negara-negara tetangga.