Gen Z Demonstran Kembali Menggelegar di Madagaskar

Madagaskar kembali mengalami gelombang protes yang semakin intens setelah petugas kepolisian menangkap empat aktivis muda yang mengusung isu demokrasi. Herizo Andriamanantena, Miora Rakotomalala, Dina Randrianarisoa, dan Nomena Ratsihorimanana dilakukan penahanan resmi pada 12 April 2026. Menurut laporan The Guardian, kejadian ini terjadi dua hari setelah para pemuda tersebut menggelar aksi jalan menuntut jadwal pemilu yang jelas.

Proses Hukum Disanggah oleh Pengacara

Aliarivelo Maromanana, pengacara kelompok aktivis, menyatakan bahwa kliennya dituduh melakukan tindakan konspirasi dan merusak keamanan tanpa dasar bukti yang memadai. “Mereka semua menyangkal tuduhan tersebut, dan tidak ada bukti yang bisa dibawa sebagai dasar,” jelasnya. Tidak hanya itu, dua aktivis lainnya juga ditangkap pada Rabu malam oleh lembaga keamanan setempat.

Mereka semua membantahnya dan tidak ada bukti sama sekali,” kata Maromanana.

Kabar penahanan ini disampaikan oleh Gen Z 261, organisasi yang berasal dari gerakan protes tahun lalu. Situasi para tahanan menjadi sorotan setelah dua dari mereka, yang sebelumnya dilepaskan, harus dirawat di rumah sakit pada Selasa. Sampai Jumat, hanya Andriamanantena yang masih di penjara, sementara polisi mengklaim kondisi mereka disebabkan oleh penyakit alami.

Kekhawatiran Publik di Tengah Perubahan Kepemimpinan

Harapan masyarakat yang sempat optimis saat Kolonel Michael Randrianirina menggulingkan Presiden Andry Rajoelina melalui kudeta Oktober 2025 kini runtuh. Kala itu, militer bekerja sama dengan Gerakan Gen Z Madagascar untuk memulihkan keadaan. Namun, kini mereka dianggap tidak memberikan kebebasan berbicara yang dijanjikan.

“Ini adalah pola yang kita lihat di bawah pemerintahan sebelumnya,” tutur Rafitoson, anggota Transparency International Madagascar.

Ketakandriana Rafitoson menilai pemerintahan militer terlihat memperparah situasi dengan tindakan represif. “Mereka gagal melewati ujian pertama dalam menghormati hak berpendapat,” katanya. Kekacauan politik ini memperburuk ketidakpuasan pemuda Madagaskar, yang terus mengeluhkan krisis air dan listrik yang memicu aksi tahun lalu. Pemimpin Gen Z Madagasikara, Elliot Randriamandrato, mengatakan pemerintah belum memberikan solusi nyata.

“Untuk saat ini, tidak ada reformasi nyata yang diterapkan oleh pemerintah,” kata Randriamandrato.

Lebih lanjut, ia mengkritik sistem politik yang dianggap hanya memungkinkan orang kaya memenangkan pemilihan. “Ini sistem yang menguntungkan mereka yang memiliki lebih banyak uang,” tegasnya. Sementara itu, juru bicara kepresidenan, Harry Laurent Rahajason, menyatakan bahwa proses hukum sepenuhnya berada di tangan polisi, sebagaimana diatur dalam pemisahan kekuasaan.

Fokus pada Keamanan Nasional dan Keterkaitan dengan Rusia

Saat ini, pemerintah mengalihkan perhatian ke isu keamanan, dengan mengklaim ada ancaman pembakaran gedung parlemen. Rahajason menjelaskan bahwa otoritas sedang menyelidiki korupsi senilai 3.811 miliar Ariary Madagaskar (Rp 12,8 triliun), yang dikaitkan dengan upaya mengancam nyawa presiden. Ia juga menunjukkan bukti video drone asing yang diduga beroperasi di kediaman pemerintah.

“Otoritas sedang menyelidiki korupsi yang diperkirakan mencapai 3.811 miliar Ariary Madagaskar (Rp 12,8 triliun) dan menghubungkan investigasi tersebut dengan ancaman terhadap presiden,” ungkap Rahajason.

Ketakutan publik semakin meningkat dengan hubungan antara rezim militer dan Rusia, khususnya setelah Randrianirina mengunjungi Vladimir Putin di Moskow pada Februari lalu. Madagaskar kini menerima bantuan dari Rusia yang dianggap memperkuat dominasi pemerintahan militer. Sementara itu, angka kemiskinan negara menurut Bank Dunia 2024 menempatkan Madagaskar sebagai negara termiskin kelima dengan pendapatan per kapita hanya US$ 545 atau sekitar Rp 8,8 juta.