BMKG: 9 alat deteksi tsunami berfungsi dengan baik di Malut-Sulut

Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi bahwa sembilan perangkat pengukur tsunami yang dipasang di wilayah Maluku Utara (Malut) dan Sulawesi Utara (Sulut) beroperasi secara optimal dalam mengawasi dampak gempa berkekuatan 7,6 magnitudo yang terjadi pada Kamis pagi. Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan sistem peringatan dini bencana (Multi-Hazard Early Warning System) yang dikembangkan selama empat tahun terakhir berhasil memberikan respons yang tepat dalam situasi tersebut.

Sistem tersebut diaktifkan sesuai protokol standar sejak kejadian gempa, memungkinkan BMKG mengirimkan informasi awal peringatan gempa dan potensi tsunami dalam waktu kurang dari tiga menit. Peringatan kedua diterbitkan delapan menit setelahnya, sebelum akhirnya pemberitahuan tsunami dihentikan dua jam setelah estimasi waktu tiba gelombang pertama.

“Gelombang tsunami terukur berkisar antara 0,25 hingga 0,75 meter, tetapi di beberapa area khusus ketinggian bisa meningkat akibat struktur geografis wilayah Malut dan Sulut yang rumit, seperti adanya pulau-pulau kecil serta teluk,” jelas Teuku Faisal Fathani.

BMKG menilai gempa yang terjadi pada pukul 05.48 WIB dengan kedalaman 33 kilometer termasuk dalam kategori gempa dangkal, terpicu oleh aktivitas sesar naik. Aktivitas ini berpotensi memicu tsunami. Selain itu, BMKG mencatat frekuensi gempa susulan yang cukup tinggi hingga 12.00 WIB, dengan total 93 kejadian dan magnitudo mencapai 5,5 hingga 6.

Kondisi ini dinilai para ahli masih memerlukan pengawasan karena risiko gempa susulan diperkirakan berlangsung hingga satu atau dua minggu ke depan, tergantung dinamika aktivitas seismik di daerah tersebut. “Pemantauan terus berlangsung karena gempa susulan masih aktif. Dengan kerja sama yang baik, korban jiwa dan kerusakan bisa diminimalkan,” tambah Fathani.

Dari total sembilan alat pengukur pasang surut, enam di antaranya milik BMKG, sedangkan tiga lainnya dikelola oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Pemerintah mengandalkan perangkat-perangkat tersebut untuk mengurangi ancaman bencana terhadap masyarakat.