Imipas Terapkan Pengawasan Bertingkat untuk Memastikan Stabilitas dalam Konflik Timur Tengah

Jakarta – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menjelaskan bahwa kementerian tersebut menerapkan pengawasan bertahap guna mempertahankan kestabilan sistem keimigrasian di dalam negeri, terutama di tengah meningkatnya ketegangan konflik di wilayah Timur Tengah.

Proses Pemeriksaan Sebelum Kedatangan

Pengawasan dimulai sebelum seseorang tiba di Indonesia, dengan langkah evaluasi kebijakan visa secara berkala, khususnya untuk negara atau subjek yang memiliki risiko tertentu. Selain itu, identitas calon warga asing juga diverifikasi melalui basis data terpadu, seperti daftar cekal, subjek penting, dan Interpol.

“Perubahan dinamika geopolitik global, termasuk meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, memberikan dampak signifikan pada tata kelola keimigrasian di berbagai negara, termasuk Indonesia,” tutur Agus dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Verifikasi Selama Proses Pemeriksaan

Saat pemeriksaan di tempat imigrasi, petugas melaksanakan pengecekan dokumen dan identitas dengan dukungan teknologi, seperti sistem cekal, peringatan otomatis, pemrosesan data penumpang, serta autogate. Teknologi ini mempercepat dan meningkatkan akurasi proses pemeriksaan.

“Dengan alat teknologi tersebut, pemeriksaan bisa dilakukan secara cepat, tepat, serta efektif,” kata Agus.

Kontinuasi Pengawasan Pasca Kedatangan

Setelah seseorang tiba di Indonesia, Imipas terus mengawasi melalui pemantauan kepatuhan izin tinggal, operasi pengawasan lapangan, patroli siber, dan peningkatan koordinasi lintas sektor. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi dan keamanan keimigrasian.

Perkuatan Kesiapan di Luar Negeri

Agus menambahkan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi memastikan fungsi keimigrasian perwakilan RI tetap optimal di tengah krisis global. Langkah ini mencakup pelayanan dokumen perjalanan, pengecekan identitas, perlindungan data, serta kerja sama dengan otoritas setempat.

“Tujuannya adalah memastikan kelancaran layanan dan perlindungan warga negara Indonesia yang terdampak perubahan kondisi internasional,” ujarnya.

Perubahan Arus Mobilitas Internasional

Hingga 31 Maret 2026, tercatat sebanyak 216 penerbangan internasional dari Indonesia ke wilayah Timur Tengah yang terkena dampak konflik. Selain itu, 29.025 penumpang internasional, terdiri dari 24.334 warga asing dan 4.691 warga negara Indonesia, mengalami pembatalan perjalanan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meski arus mobilitas tetap tinggi, tingkat risiko dan ketidakpastian perjalanan meningkat. Oleh karena itu, kebijakan harus responsif, terukur, dan mampu beradaptasi dengan perubahan situasi.