Anggota DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Kenaikan Harga Avtur Global

Jakarta – Rivqy Abdul Halim, anggota Komisi VI DPR, menyarankan pemerintah untuk waspada terhadap kenaikan harga avtur global yang mencapai 80 persen. Ia menekankan perlunya tindakan cepat agar lonjakan harga bahan bakar pesawat tidak memengaruhi daya beli warga, aksesibilitas transportasi, dan sektor pariwisata.

“Pemerintah harus berperan aktif mengawasi mekanisme pasar saat situasi ekstrem terjadi. Kenaikan biaya tidak boleh sepenuhnya menumpahkan beban kepada masyarakat,” tutur Rivqy dalam pernyataan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dalam situasi ini, Rivqy menyarankan pemerintah belajar dari pengalaman negara lain, termasuk Vietnam, yang mengalami tekanan ekstrem akibat kenaikan harga avtur. “Krisis bahan bakar memaksa pengurangan penerbangan secara drastis. Indonesia tidak boleh mengalami hal serupa,” ujarnya.

Rivqy menyatakan lonjakan harga avtur di tengah dinamika geopolitik dunia sulit dihindari. Namun, ia yakin dampaknya terhadap tarif tiket pesawat bisa dikelola dengan baik jika pemerintah bergerak tepat waktu.

“Meski kenaikan harga avtur tidak terelakkan, kita tetap mampu mencegah efeknya terhadap biaya transportasi. Mobilitas warga Indonesia sangat bergantung pada penerbangan,” katanya.

Ia menyarankan pemerintah mempertimbangkan subsidi terbatas atau insentif pajak untuk maskapai penerbangan. Selain itu, Rivqy menekankan pentingnya meningkatkan produksi avtur dalam negeri dan mengoptimalkan distribusinya untuk mengurangi biaya logistik.

Rivqy juga mengusulkan kolaborasi lebih kuat antara maskapai pelat merah dan perusahaan swasta. “Sinergi ini akan membantu menjaga stabilitas industri penerbangan saat menghadapi tekanan global,” tambahnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah diharapkan bisa meminimalkan dampak kenaikan harga avtur terhadap masyarakat. Rivqy menegaskan bahwa aksesibilitas transportasi yang terjangkau tetap menjadi prioritas dalam kondisi ekonomi yang berubah cepat.