Dedi Mulyadi: WFH di Jabar bisa tekan biaya operasional

Pemprov Jabar tengah menerapkan kebijakan kerja dari rumah (WFH) yang diharapkan dapat mengurangi pengeluaran birokrasi serta meningkatkan penggunaan anggaran secara lebih efisien. Gubernur Dedi Mulyadi menilai kebijakan ini sudah berlangsung sejak beberapa bulan lalu, dan kini semakin diperkuat oleh arahan dari pemerintah pusat.

“WFH di Jabar itu kan sudah berlangsung lama dan sudah berjalan. Jadi kalau hari ini ada penguatan dari pemerintah pusat, ya kita lebih senang,” ujar Dedi di Cirebon, Kamis.

Dedi menjelaskan, langkah ini bertujuan untuk memastikan efisiensi internal pemerintah dan mengurangi konsumsi energi. Dari sisi birokrasi, kebijakan WFH dinilai efektif dalam menekan pengeluaran yang selama ini cukup tinggi.

“Yang pertama, dari sisi internal pemerintah, itu menurunkan biaya produksi pemerintah,” katanya.

Kebijakan ini juga diharapkan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) karena berkurangnya mobilitas aparatur sipil negara (ASN). Dedi menyebut penghematan terlihat dari menurunnya belanja perjalanan dinas dan biaya operasional birokrasi.

“Yang kedua adalah, hari ini WFH memiliki tujuan juga untuk menurunkan penggunaan BBM,” kata Dedi.

Lebih lanjut, Dedi menuturkan bahwa anggaran yang dihemat bisa dialihkan ke sektor pembangunan. Ia mengatakan, saat ini belanja pegawai di Jabar hanya mencapai 30 persen, sementara 60 persen lebih besar dialokasikan untuk infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Di samping itu, Pemprov Jabar juga mendorong perubahan kebiasaan masyarakat, seperti mengajak pelajar berjalan kaki ke sekolah dan membatasi penggunaan kendaraan bermotor. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari transformasi pola kerja di lingkungan pemerintahan.