DPR: Kebijakan harga BBM subsidi tetap wujud keberpihakan pada rakyat

Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Wihadi Wiyanto menilai keputusan pemerintah untuk tetap menjaga harga BBM subsidi mencerminkan kebijakan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, dalam kondisi ekonomi yang tertekan dan kebutuhan energi yang masih tinggi, BBM memiliki peran sentral dalam memenuhi aktivitas sehari-hari. “Ini kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Kenapa? Karena saat ini, BBM sangat penting. Jika harganya naik, maka daya beli masyarakat akan berkurang, inflasi meningkat, dan ekonomi akan lebih rentan,” jelas Wihadi dalam diskusi publik di Jakarta, Kamis.

Peran BBM dalam kehidupan sehari-hari

Wihadi menjelaskan bahwa BBM tetap menjadi tulang punggung sektor transportasi, logistik, serta distribusi barang dan jasa. Oleh karena itu, perubahan harga BBM secara langsung memengaruhi keseharian rakyat. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama di tengah tantangan global yang belum membaik.

“Dalam situasi sekarang ini, bagaimana kita bersama-sama menangani krisis energi dan kita hapatkan untuk tetap exist dan survive,” kata Wihadi.

Ketersediaan pasokan BBM

Menyikapi khawatir tentang pasokan BBM, Wihadi memastikan bahwa stok bahan bakar saat ini masih aman. Menurutnya, jalur distribusi di Selat Hormuz tidak menyebabkan gangguan serius, karena Indonesia memiliki sumber pasokan dari wilayah lain. “Pasokan tetap lancar dan tidak terganggu, baik dalam hal keamanan maupun efisiensi,” ujarnya.

Langkah pemerintah soal kerja dari rumah

Wihadi juga menyoroti kebijakan kerja dari rumah (WFH) sebagai upaya penghematan BBM. Ia menilai langkah tersebut efektif dalam mengurangi penggunaan energi, khususnya bahan bakar minyak. “Penerapan WFH sebelumnya selama pandemi menunjukkan bahwa pelayanan publik tetap bisa berjalan optimal, bahkan sektor keamanan dan kesehatan tidak terganggu,” papar anggota DPR tersebut.

Dalam konteks ini, kebijakan WFH tidak hanya berdampak pada BBM, tetapi juga terkait penggunaan energi lain seperti listrik yang selama ini mendapat dukungan pemerintah. Wihadi menambahkan bahwa perkembangan teknologi dan digitalisasi saat ini memungkinkan transaksi dan komunikasi jarak jauh tanpa mengurangi produktivitas. “Ini membantu mengurangi mobilitas, sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran,” imbuhnya.

Komitmen DPR dan pemerintah

Wihadi menegaskan bahwa DPR bersama pemerintah akan terus berupaya memastikan kebijakan energi berjalan optimal. “Kita berkomitmen untuk tetap bekerja dengan maksimal, meski dihadapkan pada ketidakpastian global,” tuturnya. Ia berharap kebijakan ini bisa menjaga kesejahteraan rakyat dan memperkuat ketahanan nasional di tengah situasi yang semakin kompleks.