Pemanggilan Meta dan Google Tunjukkan Komitmen Pemerintah dalam Perlindungan Anak di Digital

Jakarta – Dalam upaya menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, pemerintah melakukan pemanggilan terhadap perusahaan teknologi besar seperti Meta dan Google. Tindakan ini, menurut pakar keamanan siber Vaksincom Alfons Tanujaya, menggambarkan keseriusan negara dalam menerapkan aturan perlindungan anak. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) telah dijalankan sejak 28 Maret 2026. Alfons mengatakan bahwa langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah yang konsisten. “Pemerintah memang sangat serius menghadapi isu ini. Perhatian yang diberikan menunjukkan upaya nyata. Implementasi aturan tidak dilakukan secara gegabah, tetapi bertahap dan melibatkan berbagai sektor,” ujarnya kepada ANTARA, Kamis.

Proses Pemanggilan sebagai Langkah Transparan

Alfons menilai bahwa pemanggilan Meta dan Google, yang saat ini memasuki tahap kedua, menjadi cara efektif untuk menilai kesiapan platform digital. “Platform diberi ruang berdialog dengan pemerintah mengenai tantangan dalam penerapan aturan. Proses ini jelas menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menutup akses secara langsung, tetapi juga memberikan kesempatan untuk memahami kebutuhan mereka,” tambahnya.

“Jadi, yang dilakukan Kemkomdigi sudah tepat. Pemerintah terlebih dahulu memberi peringatan, lalu memantau respons platform. Jika tidak berubah, langkah tegas akan diambil,”

Peran Kolaborasi dalam Menegakkan PP Tunas

Dalam wawancara terpisah, pengamat media sosial Enda Nasution menekankan pentingnya evaluasi berkala terkait dampak PP Tunas. Menurutnya, pemerintah harus memastikan aturan ini berjalan optimal dengan melibatkan masyarakat dan industri secara transparan. “Evaluasi itu penting agar masyarakat melihat bagaimana kebijakan pembatasan usia anak diimplementasikan. Tidak hanya adanya aturan, tetapi efeknya juga harus terukur,” katanya.

“Pemerintah tidak bisa sendirian di sini. Kolaborasi dengan pengembang platform dan pengguna sangat diperlukan. Ini bukan sekadar kebijakan industri, tetapi ekosistem yang bisa tumbuh bersama, menghasilkan dampak positif untuk generasi muda,”

Enda menambahkan bahwa pemerintah perlu terus memberikan laporan mengenai perkembangan PP Tunas agar kepercayaan publik terjaga. “Transparansi adalah kunci agar aturan ini tidak hanya menjadi teori, tetapi terwujud dalam praktik nyata,” tutupnya.