Ekonomi Indonesia di Persimpangan Antara Pertumbuhan dan Pemerataan

Artikel ini menggambarkan pandangan pribadi penulis. Sebuah laporan dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) dengan judul “Laporan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia 2026: Republik Oligarki” menyoroti ketimpangan ekonomi yang sangat mencolok. Temuan utamanya menyatakan bahwa kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 55 juta penduduk (sekitar 20% populasi terbawah) atau bisa dikatakan mampu melampaui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di ruang publik, laporan tersebut cepat menyebar, dijadikan bahan pembicaraan, bahkan dikaitkan dengan isu politik. Namun, di balik debat intensif, ada pertanyaan mendasar yang jarang dikemukakan secara serius: jika kekayaan semakin terpusat, siapa yang sebenarnya menguasai ekonomi Indonesia?

“Selama ini arah pertumbuhan ekonomi dalam dua dekade terakhir justru meningkatkan ketimpangan di Indonesia,”

Pernyataan ini semakin relevan setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi selama dua dekade terakhir justru memperkuat ketimpangan. Beliau juga menekankan pentingnya memastikan pertumbuhan ekonomi tidak menyimpang dari tujuan utama, yaitu kesejahteraan rakyat. Dalam konteks laporan CELIOS, pernyataan tersebut memberi makna baru, menunjukkan kebutuhan perbaikan serius pada struktur ekonomi.

Indonesia secara relatif berhasil menjaga stabilitas ekonomi selama dua dekade terakhir. Pertumbuhan sekitar lima persen sering dijadikan bukti bahwa mesin ekonomi bekerja. Di berbagai forum internasional, Indonesia bahkan sering dianggap sebagai salah satu pelaku ekonomi baru di kawasan tersebut. Namun, pertumbuhan memiliki dua sisi: kecepatan pertumbuhan dan arah distribusinya.

Data CELIOS menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kekayaan kelompok super kaya meningkat pesat atau hampir berlipat ganda. Sementara itu, peningkatan kesejahteraan kelompok pekerja berjalan jauh lebih lambat. Fenomena ini menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang semakin “berat ke atas”—mengalir deras ke kelompok yang sudah memiliki modal besar, tetapi menetes pelan ke kelompok bawah.

Ketimpangan ekonomi biasanya diartikan sebagai perbedaan tingkat pendapatan atau kepemilikan kekayaan. Namun, dalam praktiknya, fenomena ini sering berdampak lebih jauh lagi. Konsentrasi kekayaan biasanya beriringan dengan dominasi kekuasaan. Dalam laporan CELIOS, istilah “republik oligarki” digunakan untuk menggambarkan kondisi ini.

Oligarki tidak hanya mengacu pada kekayaan yang terpusat di segelintir orang. Ia juga mencakup pengaruh yang signifikan dalam pasar dan proses pengambilan kebijakan. Dalam konteks Indonesia, gejala ini terlihat dari dominasi kelompok tertentu di sektor-sektor strategis, terutama yang berbasis sumber daya alam. Sektor ini memiliki karakteristik khas: memerlukan modal besar, memiliki hambatan masuk tinggi, dan sering terkait dengan izin atau konsesi negara.

Hasilnya, pemain utama dalam sektor strategis terbatas, dan kekayaan terkonsentrasi. Ketika konsentrasi ini saling terkait dengan akses ke kekuasaan politik, maka terbentuk lingkaran yang sulit diputus. Kekayaan menghasilkan pengaruh, pengaruh mengarahkan kebijakan, dan kebijakan tersebut memperkuat akumulasi kekayaan. Di titik ini, pertanyaan tentang siapa yang menguasai ekonomi tidak lagi sederhana. Ia menjadi pertanyaan tentang hubungan antara negara, pasar, dan elit.

Dalam teori, negara memiliki peran sentral dalam ekonomi. Ia bukan hanya pengatur, tetapi juga penyeimbang. Melalui instrumen fiskal seperti pajak dan belanja negara, pemerintah bisa mengoreksi ketimpangan yang dihasilkan oleh mekanisme pasar. Namun, realitas seringkali lebih kompleks. Ketika kekayaan pribadi tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan kapasitas fiskal negara, kemampuan negara untuk melakukan redistribusi menjadi terbatas.

APBN, sebesar apa pun nilainya, tetap memiliki batas. Konsentrasi kekayaan yang sangat tinggi mengubah dinamika ekonomi, membuat pertumbuhan semakin tidak seimbang. Ketimpangan ekonomi yang kini terjadi bukan lagi fenomena sederhana. Ia menunjukkan perubahan struktur yang lebih dalam, di mana pengaruh elit ekonomi semakin mendalam ke dalam sistem kebijakan nasional.