BPH Migas: Program BBM Satu Harga Jaga Akses Energi di Maluku Utara

Dari Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menegaskan bahwa program BBM Satu Harga berperan dalam memastikan akses energi bagi masyarakat di daerah terpencil dan terluar di Maluku Utara. Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat, menyatakan program ini menjamin warga wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) mendapatkan BBM dengan harga yang sejajar dengan daerah lain di Indonesia. Selain itu, program ini juga bertujuan mempertahankan pertumbuhan ekonomi lokal.

Perluasan Titik Penyaluran BBM

Wahyudi menjelaskan bahwa hingga Desember 2025, jumlah titik penyaluran BBM Satu Harga di Papua dan Maluku mencapai 212, termasuk 53 yang berada di Maluku Utara. Ia menambahkan, kebutuhan penyaluran BBM Satu Harga di Maluku Utara untuk periode 2025 hingga 2029 adalah sebanyak 5 titik. “Ketersediaan BBM di daerah kepulauan Maluku Utara terus dipastikan, baik minyak tanah maupun Biosolar dan Pertalite,” katanya selama kunjungan kerja Komisi XII DPR di Ternate, Kamis (23/4).

Stok dan Distribusi BBM Terjaga

Dalam penjelasannya, Wahyudi memastikan kondisi stok dan distribusi BBM di Maluku Utara berada dalam keadaan stabil dan terkendali. Hal ini menjadi faktor penting untuk menjaga kelancaran pasokan energi di wilayah kepulauan. “Stok BBM di sini sangat aman, dan tidak ada hambatan dalam distribusinya,” ujarnya.

Dukungan Badan Usaha Penugasan

Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmen dalam mendistribusikan energi ke wilayah Maluku Utara, termasuk melalui jalur laut yang menjadi jalur utama. “Ketersediaan BBM dan LPG di sini terjaga baik karena evaluasi distribusi terus dilakukan,” kata Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Taufik Adityawarman. Ia menyoroti upaya untuk mengoptimalkan titik penyaluran agar pasokan tidak terganggu.

Pentingnya Komunikasi Antarpemangku Kepentingan

Wahyudi menekankan pentingnya koordinasi efektif antarpihak terkait dalam menjaga kelancaran program BBM Satu Harga. “Distribusi yang andal adalah kunci untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, serta memastikan keterhubungan antar daerah,” tambahnya. Hal ini juga membantu memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan di wilayah kepulauan.

Peran DPR dalam Penyelarasan Kebutuhan

Anggota Komisi XII DPR, Syarif Fasha, menyoroti tantangan khusus dalam distribusi BBM di Maluku Utara. “Wilayah ini tidak semua aksesnya melalui darat, jadi laut menjadi sarana utama,” ujarnya. Ia berharap Pertamina tetap menjalankan tugas dengan tanggung jawab penuh untuk memastikan pasokan energi tetap terpenuhi. Sementara itu, Ateng Sutisna dan Elpisina juga hadir dalam pertemuan tersebut, serta dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Syamsuddin A Kadir.

“Aksesibilitas BBM di masyarakat kepulauan Maluku Utara dipastikan dapat terpenuhi, baik itu minyak tanah, Biosolar, maupun Pertalite,” ujar Wahyudi Anas.

“Provinsi Maluku Utara ini adalah wilayah kepulauan, karena tidak semua bisa lewat darat, lebih banyak lewat laut. Ini yang mungkin nanti perlu dipikirkan,” kata Syarif Fasha.

“Ketersediaan BBM dan LPG di sini terjaga baik karena evaluasi distribusi terus dilakukan,” kata Taufik Adityawarman.