DPR tekankan pengawasan K3 respons insiden SPBE Bekasi

Bekasi – Saat kunjungan kerja ke Kabupaten Bekasi, Kamis, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) setelah terjadi kebakaran di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Cimuning. Insiden tersebut diduga disebabkan oleh kebocoran pipa gas selama proses pengisian tabung, yang akhirnya memicu ledakan dan api meluas. Energi fosil yang terlepas ke udara juga diduga berkontribusi pada pembakaran sejumlah rumah dan bangunan di sekitar lokasi.

Tanggung Jawab Pertamina

Saleh menegaskan bahwa Pertamina memiliki tanggung jawab langsung terkait insiden yang menewaskan 17 orang, termasuk dua karyawan SPBE. Ia berharap pihak tersebut memberikan bantuan maksimal kepada para korban, seperti pengobatan sesuai standar dan dukungan untuk keluarga yang terkena dampak. “Korban perlu perlakuan medis yang memadai, serta bantuan ekonomi untuk pulih kembali,” ujarnya.

“Pengelola usaha harus memastikan prosedur keamanan dijalankan dengan baik, agar kejadian serupa tidak terulang,” kata Saleh.

Standar Keamanan yang Lebih Tinggi

Dalam wawancara, Saleh mengimbau seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan di area kerja berisiko tinggi. Ia menekankan bahwa standar keamanan harus diperketat, terutama di sektor usaha tertentu yang berkaitan dengan bahan bakar berbahaya. “Tanpa pengawasan intensif, operasional usaha bisa menjadi tidak terkendali, bahkan mengabaikan aturan teknis K3,” ujarnya.

Pemerintah juga diminta untuk bersikap tegas dalam mengawasi pelaksanaan K3. Mekanisme sanksi, seperti peringatan atau penutupan usaha, harus diterapkan konsisten bagi pelanggar. Saleh menambahkan bahwa gas LPG yang terlibat dalam insiden merupakan milik negara, sehingga kehati-hatian pemerintah dalam pengawasan menjadi krusial.

“Langkah-langkah ini penting sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan perlindungan bagi masyarakat,” ujarnya.

Saleh menyoroti bahwa kejadian tersebut memperlihatkan kelemahan dalam penerapan protokol keselamatan. Ia mengingatkan perlunya koordinasi yang lebih baik antara lembaga pemerintah dan pengusaha untuk mencegah risiko serupa. “Kita semua mendoakan korban agar segera pulih, semoga lekas diberi kesembuhan,” tutupnya.