Kesuksesan PP Tunas Bisa Menjadi Acuan Negara Lain dalam Pembatasan Akses Anak ke Media Sosial

Jakarta – Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, seorang Guru Besar Hukum dari Universitas Padjajaran, menyatakan bahwa keberhasilan regulasi pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor Tunas dapat menjadi referensi bagi negara-negara lain dalam menjaga kesehatan digital generasi muda.

Sikap Negara dalam Melindungi Anak di Ruang Digital

Ramli, yang juga merupakan Pakar Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi, menekankan bahwa langkah Indonesia dalam menerapkan PP Tunas menunjukkan komitmen negara terhadap kedaulatan digital. Menurutnya, jika ditegakkan secara konsisten, aturan ini berpotensi memicu perubahan regulasi global, khususnya dalam upaya melindungi anak-anak dari dampak negatif platform digital.

“PP Tunas mungkin menjadi pemicu gelombang regulasi internasional, terutama dalam perlindungan anak di ruang digital,” ujar Ramli dalam wawancara dengan ANTARA, Kamis malam.

Tantangan dalam Penegakan Regulasi

Ramli mengungkapkan bahwa implementasi PP Tunas bukanlah hal yang mudah. Ekosistem media sosial yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun menjadi tantangan utama, karena memerlukan perubahan signifikan dalam cara platform digital beroperasi. Beberapa masalah teknis seperti verifikasi usia pengguna dan keseimbangan antara perlindungan dan kebebasan digital menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Dalam upaya menjadikan PP Tunas sebagai model yang dapat diikuti, Indonesia harus memastikan adanya solusi efektif. Hal ini melibatkan penggunaan teknologi terkini untuk membatasi akses berdasarkan usia, serta meningkatkan tanggung jawab platform digital dalam menjaga lingkungan online yang aman bagi anak.

Peran Orang Tua dan Guru dalam Pengawasan Digital

Untuk memperkuat efektivitas PP Tunas, Ramli menyarankan bahwa negara perlu melibatkan peran orang tua dan guru. Kedua pihak dianggap penting dalam memberikan bimbingan teknis dan mengasuh anak-anak di tengah kecanggihan teknologi. Literasi digital yang baik pada mereka diperlukan agar bisa mengawasi penggunaan media sosial oleh generasi muda secara lebih optimal.

“Kemampuan negara mengorkestrasi seluruh ekosistem secara transformatif menjadi kunci keberhasilan PP Tunas,” tutur Ramli.

Dengan demikian, keberhasilan regulasi ini tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kolaborasi dengan sektor pendidikan dan keluarga. Hal ini akan memastikan perlindungan anak benar-benar terwujud secara berkelanjutan dan nyata di dunia digital.