Indonesia mengantongi komitmen impor minyak hingga 150 juta barel dengan harga khusus dari Rusia di tengah tekanan geopolitik global

Pemerintah Indonesia berhasrat untuk mengimpor minyak mentah sebanyak 150 juta barel dengan harga khusus dari Rusia, sebagai respons terhadap dinamika politik internasional. Kebijakan ini diungkapkan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo, yang menyoroti hasil diplomasi Prabowo Subianto dengan mitra global, termasuk kunjungan ke Rusia.

“Upaya swasembada pangan, penguatan cadangan energi, termasuk komitmen pasokan minyak hingga sekitar 150 juta barel melalui kerja sama internasional, serta diplomasi tingkat tinggi turut memperkokoh posisi Indonesia dibanding banyak negara lain,” ujar Hashim dalam keterangan di Jakarta, Jumat (24/4), seperti dilansir Antara.

Komitmen impor tersebut didasarkan pada kesepakatan dengan Rusia setelah pertemuan antara Prabowo dengan Presiden Vladimir Putin pada pertengahan April 2026. Awalnya, Rusia menyetujui pengiriman 100 juta barel minyak dengan harga khusus, dengan kemungkinan peningkatan hingga 50 juta barel jika permintaan energi nasional meningkat.

Dalam konteks krisis geopolitik global, Rusia diposisikan sebagai pemasok alternatif untuk memastikan stabilitas pasokan energi Indonesia. Langkah ini juga bertujuan mengurangi tekanan pada harga dan ketersediaan bahan bakar di dalam negeri.

Hashim menekankan bahwa ketahanan energi Indonesia saat ini masih stabil, berkat langkah-langkah antisipatif pemerintah dan strategi diplomatik yang dijalankan. Ia menyatakan bahwa fondasi ekonomi nasional tetap kuat, termasuk dari aspek pangan dan fiskal.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan bahwa impor minyak mentah dari Rusia direncanakan dimulai pada bulan April 2026. Sementara itu, rencana impor LPG dari Rusia masih dalam tahap akhir penyusunan.

Langkah diversifikasi sumber energi ini diimbangi dengan upaya optimalisasi penerimaan negara melalui digitalisasi sistem dan pengawasan berbasis teknologi, yang diharapkan meningkatkan efisiensi serta transparansi kebijakan fiskal.