Menaker Tekankan Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Ketenagakerjaan

Jakarta – Dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa meningkatkan kualitas dan kemudahan akses layanan publik Kementerian Ketenagakerjaan menjadi prioritas. Menurutnya, layanan seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pelatihan kerja, serta pasar tenaga kerja harus menjadi fokus utama untuk memberikan manfaat optimal kepada masyarakat. Ia menjelaskan, keseluruhan layanan ini perlu mudah diakses, responsif, dan efisien karena langsung terkait dengan kebutuhan masyarakat.

Menaker Yassierli mengungkapkan, masalah pada layanan publik tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bisa menghambat akses pekerja dan pencari kerja terhadap perlindungan serta program ketenagakerjaan. “Saya menginginkan layanan tidak boleh bermasalah. Kondisi saat ini memang berat, dan saya tidak ingin masih ada aplikasi yang down, layanan yang tidak responsif, atau informasi yang sulit dijangkau,” tutur Menaker. Ia menambahkan, kesalahan dalam layanan bisa memengaruhi langsung kenyamanan masyarakat dalam memperoleh manfaat yang dibutuhkan.

“Kita perkuat kementerian ini sebagai nice place to grow. Pascalebaran, kita perkuat kerja sama. Satu layanan didukung oleh banyak unit kerja, sehingga saya berharap hal-hal ini menjadi modal kita,” ujarnya.

Dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, Yassierli menekankan bahwa negara wajib hadir melalui layanan yang andal dan mudah dijangkau. Ia meminta seluruh unit kerja di Kemnaker memperbaiki sistem internal dan meningkatkan kolaborasi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terpecah. Menurutnya, setiap layanan publik bergantung pada dukungan beberapa bagian, sehingga perbaikan harus dilakukan secara bersama.

Menaker Yassierli juga mendorong transformasi kerja yang lebih efisien, ramah lingkungan, serta hemat energi. Ia menyoroti bahwa tantangan global, seperti tekanan ekonomi dan krisis energi di beberapa negara, memaksa Kemnaker melakukan penyegaran di dalam operasional. Bagi Yassierli, kondisi ini justru menjadi pengingat bahwa kualitas layanan publik harus tetap terjaga. “Sebaliknya, Kemnaker harus memastikan masyarakat, khususnya tenaga kerja, tetap bisa memperoleh layanan secara cepat, pasti, dan tanpa hambatan,” katanya.