Proyek Jangan Asal Bangun, Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rachmat Kaimuddin menekankan perlunya perencanaan infrastruktur yang lebih matang dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menghadiri Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di mana ia membahas pentingnya forum ini sebagai wadah strategis untuk menyelaraskan rencana pembangunan infrastruktur tahun 2027 antara pemerintah pusat dan daerah.

Pertimbangan Global

Rachmat menyoroti dampak konflik geopolitik terhadap sektor energi global, yang menjadi tantangan utama saat ini. “Situasi ekonomi dunia sedang menghadapi berbagai tekanan, salah satunya akibat konflik antara Israel dan Iran yang memicu gangguan di Selat Hormuz,” katanya. Selat Hormuz, kata Rachmat, merupakan jalur penting bagi 25 persen perdagangan minyak dunia dan 20 persen ekspor gas alam, sehingga perlu menjadi perhatian dalam perencanaan.

Kita semua punya IKU, kita semua punya target, dan belum tentu target-target tersebut sejalan,” ujarnya.

Dalam konteks koordinasi, ia menekankan pentingnya penyelarasan antar kementerian dan lembaga untuk mengatasi perbedaan target kinerja yang sering terjadi. “Kita perlu memastikan bahwa semua sektor bekerja sama dalam mencapai tujuan nasional,” imbuhnya. Selain itu, Rachmat juga menyebutkan perlunya pendanaan besar guna mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, dengan penekanan bahwa APBN tidak mampu menutupi kebutuhan seluruhnya.

Untuk melakukan pembangunan infrastruktur untuk mencapai 8 persen butuh dana yang sangat besar dan tidak cukup hanya dari APBN,” katanya.

Ia menyarankan skema pembiayaan alternatif, seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sebagai langkah kritis untuk menjaga kelangsungan proyek. “Struktur finansial yang bankable menjadi penting agar proyek di luar APBN tetap menarik bagi investor,” tambahnya. Menutup pidatonya, Rachmat menunjukkan sektor-sektor prioritas yang akan diperhatikan pemerintah, termasuk ketahanan air, koneksi transportasi, serta perlindungan wilayah pesisir.

Keseimbangan Pendekatan

Pembangunan infrastruktur, menurut Rachmat, bukan tujuan utama tetapi alat untuk mendukung pencapaian tujuan nasional. “Perlu diingat bahwa infrastruktur harus memiliki dampak langsung, bukan sekadar volume fisik,” katanya. Ia juga memaparkan perubahan pendekatan dari fokus pada konstruksi fisik ke penekanan pada hasil yang diharapkan. “Sebelumnya kita terbiasa mengejar jumlah jalan atau bendungan yang dibangun, tetapi sekarang kita lebih mementingkan manfaat jangka panjang seperti penghubung distribusi dan produksi,” jelasnya.