Paradoks Energi Transportasi: Kebijakan yang Tidak Menyentuh Akar Masalah

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang belum meredah kembali memicu kekhawatiran terhadap kestabilan pasokan bahan bakar minyak global, termasuk di Indonesia. Meski sebagian pasokan minyak mentah berasal dari Nigeria dan Angola, risiko gangguan distribusi tetap menjadi ancaman serius. Penutupan akses di Selat Hormuz atau Selat Bab el-Mandeb langsung memengaruhi kelancaran pasokan energi nasional. Namun, di balik tekanan eksternal, masalah utama justru berasal dari dalam negeri: struktur konsumsi energi sektor transportasi yang masih dominan mengandalkan minyak.

Fokus Kebijakan yang Tidak Optimal

Kebijakan konversi energi selama ini lebih mengarah pada kendaraan pribadi, seperti mobil dan sepeda motor. Pendekatan ini dianggap sulit dikendalikan secara sistemik karena perubahan teknologi pada individu tidak otomatis menghasilkan efisiensi di tingkat nasional. Tren peningkatan penjualan kendaraan listrik berbasis baterai pada 2025, yang mencapai 104 ribu unit atau 12,93% dari total penjualan, bergantung pada insentif fiskal seperti pengurangan PPN, pembebasan PPnBM, dan insentif pajak daerah.

Sayangnya, arah kebijakan yang ditempuh selama ini cenderung belum menyentuh akar persoalan.

Kendala Struktural di Dalam Negeri

Pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia tidak lepas dari dukungan keuangan negara yang membatasi skalabilitas. Selain itu, tantangan struktural seperti preferensi konsumen, loyalitas merek, dan keterbatasan infrastruktur pengisian daya (SPKLU) juga menjadi hambatan nyata. Investasi pembangunan SPKLU yang mencapai ratusan juta rupiah per unit mempersempit ekspansi, terutama di daerah pedesaan. Maka, pertanyaan mendasar muncul: seberapa berkelanjutan tren ini ketika insentif mulai berkurang?

Solusi Sistemik: Transportasi Berbasis Rel

Dari perspektif sistem transportasi, masalah utama bukan hanya jenis energi yang digunakan, tetapi cara rancangan sistem itu sendiri. Jika transportasi tetap bergantung pada kendaraan individu, efisiensi energi secara agregat sulit dicapai, apapun jenis bahan bakar yang dipakai. Oleh karena itu, perlu ada pengalihan fokus ke sektor transportasi umum, baik untuk penumpang maupun barang. Pembangunan infrastruktur transportasi nasional selama ini terlalu berorientasi pada jalan raya, membuat sistem logistik bergantung pada moda berbasis jalan yang intensif konsumsi BBM.

Kondisi ini memicu kemacetan dan polusi udara. Di sisi lain, konversi truk atau bus menjadi listrik menghadapi tantangan karena keberagaman pelaku usaha dan karakteristik operasional. Hanya angkutan perkotaan dengan rute tetap yang relatif mudah diubah ke listrik. Namun, keberhasilannya bergantung pada integrasi sistem transportasi dan pendanaan pemerintah. Sayangnya, sebagian besar kota Indonesia masih mengalami fragmentasi layanan transportasi publik.

Kembali ke kekayaan sejarah Indonesia, negara pernah memiliki jaringan rel yang luas, menghubungkan kota-kota melalui jalur kereta. Dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada, transportasi berbasis rel semakin relevan sebagai solusi untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.