Respon Menteri Dody terkait Isu Properti PNS di Area Elite

Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum, memberi pernyataan mengenai isu kepemilikan aset properti oleh pejabat di lingkungan Kementerian PU, termasuk dugaan rumah yang dikelola di kawasan elit seperti Pondok Indah hingga Senopati. Ia memilih tidak membuat spekulasi dan menghindari detail yang bisa memicu kontroversi. “Kalau rumah itu jadi bahan perdebatan, pasti muncul berbagai tuduhan tanpa dasar. Ceritanya bisa panjang, dan akhirnya jadi soal pihak ketiga,” katanya.

Jalur Hukum sebagai Solusi

Dody menyatakan bahwa jika ada bukti atau data valid, pihak berwenang seperti aparat penegak hukum (APH) akan lebih tepat untuk menangani kasus tersebut. “Lebih baik nanti biarkan APH yang mengambil langkah, karena lebih nyaman dan jelas,” tambahnya. Ia juga mengingatkan bahwa menyebarkan isu tanpa dasar kuat bisa menghasilkan penafsiran yang meleset, bahkan menyebabkan klaim pembenaran dari pihak terkait. “Kalau saya mengungkapkan, bisa saja orang bilang itu warisan, itu bantuan dari mana-mana. Jadi, mending nggak usah bilang dulu, biar nanti dilihat bersama,” ujarnya.

“Kalau saya bilang nanti apa macam-macam ceritanya. Bisa itu warisan Pak, itu kan anu Pak, begitu. Udahlah mending nggak usah ngomong itu, nanti jadi masalah baru buat saya.”

Proses Pembersihan Internal

Menurut Dody, saat ini pihaknya sedang melakukan pembersihan dari praktik tidak sesuai dengan aturan. Kajian laporan internal masih dalam tahap awal dan belum menjadi dokumen resmi. Ia juga mengungkapkan adanya dinamika internal, termasuk istilah “deep state” yang disebut sebagai pihak yang memengaruhi lingkaran kekuasaan. “Ada draf laporan dari Bu Sekjen yang baru selesai draf pertama. Saya sudah meninjau, lalu kemarin panggil Bu Sekjen untuk dibahas bersama. Saya yakin itu benar,” jelasnya.

Peran Sekjen dalam Pembenahan

Dody menyoroti peran Sekretaris Jenderal Kementerian PU yang dianggap menjadi bagian dari upaya meningkatkan integritas di dalam kementerian. Ia mengapresiasi dukungan tersebut sebagai langkah awal dalam reformasi. “Ini bukan hal baru di birokrasi, terutama ketika perubahan mulai menyentuh kepentingan lama. Kadang status quo justru dianggap lebih nyaman,” ujarnya.

“Sebenarnya sih ya biasa saja sih Mas ya, begitulah. Selalu ada di mana-mana kan begitu, status quo itu kan menyenangkan.”

Arahan Presiden dalam Proses Pembenahan

Dody menegaskan bahwa langkah pembersihan ini berjalan sesuai arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. “Kita diminta membersihkan diri sendiri, atau Presiden yang membersihkan. Kira-kira gitu,” katanya. Ia memastikan proses tersebut tetap berlanjut dan akan dirilis ke publik ketika waktu yang tepat. “Tetap akan berprogres, nantilah pada suatu kesempatan yang tepat nanti kita akan rilis ya,” pungkasnya.