Fadli Zon Ingin Buat Regulasi Film Indonesia Tak Cepat Masuk Streaming

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menegaskan komitmennya untuk menyusun regulasi agar film lokal tidak segera masuk ke layanan streaming seperti Netflix setelah tayang di bioskop. Menurutnya, jika film Indonesia bisa langsung ditayangkan di platform digital setelah debut di layar, itu berpotensi merugikan bisnis bioskop yang menjadi sumber lapangan kerja utama. “Bioskop berisiko tutup jika penonton beralih menonton film secara langsung di perangkat gadget,” ujarnya saat diberitakan Antara, Rabu (1/4).

Usulan Hak Eksklusif Penayangan

Fadli menyatakan siap mendukung aturan yang memberikan hak eksklusif bagi bioskop untuk menayangkan film selama empat bulan. Ia juga akan berdiskusi dengan produser untuk mewujudkan kebijakan ini. “Dengan masa eksklusif, bioskop punya waktu lebih panjang untuk menarik penonton,” tutur Fadli.

Dalam sistem pasar saat ini, durasi tayang film di bioskop ditentukan oleh daya tarik penonton. Film yang laku akan bertahan lebih lama, sementara yang kurang diminati cepat ditarik. Namun, Fadli menyoroti bahwa kondisi bioskop Indonesia masih belum optimal, sehingga persaingan semakin ketat. Produser yang tidak mampu mempertahankan penonton kerap menjual hak siarnya ke platform streaming, praktik ini juga pernah menimbulkan kekhawatiran di Amerika Serikat.

“Di Eropa, penonton susah kembali ke bioskop, banyak yang tutup. Di Korea, meski film bagus, jumlah pengunjung sudah sangat sedikit,” kata Fadli.

Sistem Industri yang Dianggap Brutal

Pada Januari 2026, Hikmat Darmawan, pengamat film, menjelaskan bahwa industri perfilman Indonesia bergantung pada sistem yang dinilainya terbilang ketat. Jumlah film yang ingin tayang di bioskop melimpah, sementara sarana ekshibisi masih terbatas. “Sistem ini seperti mesin, film yang okupansinya di bawah 10 persen langsung dipindahkan dari layar,” jelas Hikmat kepada CNNIndonesia.com.

“Bayangkan, hari pertama tayang adalah Kamis. Jika hari kedua tidak memenuhi target, film bisa langsung dicopot. Ini tidak memandang kualitas produksi,” tegas Hikmat.

Menurutnya, kebijakan yang tidak menentukan durasi tayang secara pasti menghambat pertumbuhan kualitas film nasional. Masalah seperti ketidakseimbangan jumlah layar dan film, kualitas produksi, serta dominasi kelompok tertentu menjadi tantangan besar. “Secara hukum, film harus tetap diputar, tapi undang-undang tidak menentukan kapan,” kata Hikmat.

Keadaan ini membuat investor, khususnya yang baru memasuki industri, kesulitan memperoleh keuntungan karena film bisa diputar setelah 3 hingga 6 tahun dari produksi.